BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Indonesia telah
memasuki masa pemulihan akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan.Seluruh pihak termasuk
pemerintah sendiri mencoba mengatasi hal ini dengan melakukan reformasi di segala
bidang.Yang merupakan usaha untuk
memulihkan kondisi ekonomi,
sosial dan politik adalah dengan mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah dengan mencoba mewujudkan
suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa
atau dikenal dengan istilah Good Governance.Kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan
sendirinya dipenuhi dengan menyampaikan informasi
yang relevan sehubungan dengan hasil dari program yang dilaksanakan kepada wakil rakyat dan juga kelompok masyarakat yang
memang ingin menilai kinerja pemerintah.
Upaya ini juga
didukung oleh banyak pihak baik pemerintah sendiri sebagai lembaga eksekutif, DPR sebagai lembaga legislatif,
pers dan juga oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Menurut Soelendro (2000:13), unsur
- unsur pokok upaya perwujudan Good Governance
ini adalah transparency, fairness, responsibility dan accountability. Menurut Yunus (2000:1), unsur - unsur good governance
adalah tuntutan keterbukaan (transparency), peningkatan efisiensi di segala bidang
(efficiency), tanggung jawab yang lebih jelas (responsibility) dan kewajaran (fairness). Hal
ini muncul sebenarnya sebagai akibat dari perkembangan proses demokratisasi di berbagai
bidang serta kemajuan profesionalisme.
Dengan
demikian, pemerintah sebagai pelaku
utama pelaksanaan good governance ini dituntut
untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan lebih akurat.Hal ini semakin penting untuk dilakukan dalam era
reformasi ini melalui pemberdayaan peran lembaga-lembaga kontrol sebagai pengimbang
kekuasaan pemerintah.
2 Pelaksanaan
otonomi daerah di Indonesia pada tahun 2001 memunculkan jenis akuntabilitas baru, sesuai dengan UU Nomor 22
Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999.
Dalam hal ini
terdapat tiga jenis pertanggungjawaban keuangan daerah yaitu: (1) pertanggungjawaban pembiayaan pelaksanaan
dekonsentrasi, (2) pertanggungjawaban
pembiayaan pelaksanaan pembantuan, dan (3)
pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Sementara di
tingkat pemerintah pusat, pertanggungjawaban keuangan tetap dalam bentuk pertanggungjawaban anggaran pendapatan
dan belanja negara (APBN).Saat ini di Indonesia
sedang dilakukan persiapan penynan suatu standar akuntansi pemerintahan yang lebih baik serta pembicaraan yang
intensif mengenai peran akuntan publik
dalam memeriksa keuangan negara
maupun keuangan daerah.Namun, tampak bahwa akuntabilitas pemerintahan di Indonesia masih berfokus pada
sisi pengelolaan keuangan negara atau daerah.
Memasuki era
reformasi, masyarakat di sebagian besar wilayah Indonesia, baik di propinsi, kota maupun kabupaten mulai membahas
laporan pertanggungjawaban kepala daerah
masing-masing dengan lebih seksama. Beberapa kali terjadi pernyataan
ketidakpuasan atas kepemimpinan kepala
daerah dalam melakukan manajemen pelayanan publik maupun penggunaan anggaran belanja daerah.Melihat
pengalaman di negara-negara maju, ternyata dalam pelaksanaannya, keingintahuan masyarakat
tentang akuntabilitas pemerintahan tidak dapat dipenuhi hanya oleh informasi keuangan
saja.Masyarakat ingin tahu lebih jauh apakah pemerintah yang dipilihnya telah beroperasi
dengan ekonomis, efisien dan efektif.
Contoh Skripsi Akuntansi:Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Downloads Versi PDF >>>>>>>Klik Disini
 |
Bab I
|
Downloads
|
|
Bab II
|
Downloads
|
|
Bab III - V
|
Downloads
|
|
Daftar Pustaka
|
Downloads
|
|
Lampiran
|
Downloads
|
Artikel terkait skripsi diantaranya : contoh proposal penelitian kualitatif, contoh proposal penelitian kuantitatif,contoh judul skripsi, contoh skripsi,contoh proposal,download skripsi, proposal skripsi, Kumpulan Contoh skripsi, contoh artikel, contoh makalah,proposal penelitian, karya tulis, judul seminar akuntansi, proposal tentang, beasiswa disertasi, laporan ta, tugas ta, tesis akuntansi keuangan, tesis kesehatan, proposal tesis akuntansi, contoh-contoh tesis, tesis gratis, tesis contoh, contoh bab 1 tugas akhir, kumpulan tugas akhir akuntansi, proposal pengajuan tugas akhir, contoh laporan tugas akhir akuntansi, judul tugas akhir jurusan akuntansi.