BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar
Belakang
Penelitian Secara
umum lembaga legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai tiga fungsi yaitu : 1) Fungsi legislatif
(fungsi membuat peraturan
perundang-undangan), 2) Fungsi anggaran (fungsi untuk menyn anggaran) dan 3) Fungsi pengawasan (fungsi
untuk mengawasi kinerja eksekutif).Menurut
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban menjalankan
Anggaran bahawa : 1) Pengawasan atas
anggaran dilakukan oleh Dewan, 2) Anggota Dewan berwenang memerintahkan pemeriksa eksternal didaerah
untuk melakukan pemerikasaan terhadap
pengelolaan anggaran. Oleh karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pernyataan tentang
rencana pendapatan dan belanja daerah dalam
periode tertentu (1tahun).Sebelum anggaran dijalankan harus mendapat persetujuan dari DPRD sebagai wakil rakyat
maka fungsi anggaran juga sebagai alat
pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap kebijakan publik. Dengan melihat fungsi anggaran tersebut maka
seharusnya anggaran merupakan power relation
antara eksekutif, legislatif dan rakyat itu sendiri (Sopanah, 2004).
Undang-Undang
Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk mengantisipasi berbagai
tuntutan perubahan terhadap tatanan kehidupan
berbangsa dan bernegara, sekaligus mengantisipasi berbagai tuntutan perubahan global, baik yang berasal dari dalam
negeri maupun dari luar negeri.
1 ahirnya undang-undang ini merupakan upaya
untuk menata kembali hubungan pemerintah
pusat dan daerah. Oleh karena itu Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 memberikan keleluasaan dalam
penyelenggaraan otonomi daerah.Dalammelaksanakan
fungsinya, lembaga perwakilan selalu memunyai keterkaitan dengan lembaga-lembaga kenegaraan
lainnya, khsnya dengan pemerintah.Lembaga
perwakilan rakyat juga harus memunyai hubungan yang erat dengan rakyat yang diwakilinya. Penerapan
otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan
tentunya harus disertai dengan proses pengawasan. Fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah) merupakan penilaian terhadap
pelaksanaan peraturan perundang-undangan daerah yang dijalankan oleh pemerintah
daerah.
Contoh Skripsi Akuntansi:Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Variabel Moderating
Downloads Versi PDF >>>>>>>Klik Disini
 |
Bab I
|
Downloads
|
|
Bab II
|
Downloads
|
|
Bab III - V
|
Downloads
|
|
Daftar Pustaka
|
Downloads
|
|
Lampiran
|
Downloads
|
Artikel terkait skripsi diantaranya : contoh proposal penelitian kualitatif, contoh proposal penelitian kuantitatif,contoh judul skripsi, contoh skripsi,contoh proposal,download skripsi, proposal skripsi, Kumpulan Contoh skripsi, contoh artikel, contoh makalah,proposal penelitian, karya tulis, judul seminar akuntansi, proposal tentang, beasiswa disertasi, laporan ta, tugas ta, tesis akuntansi keuangan, tesis kesehatan, proposal tesis akuntansi, contoh-contoh tesis, tesis gratis, tesis contoh, contoh bab 1 tugas akhir, kumpulan tugas akhir akuntansi, proposal pengajuan tugas akhir, contoh laporan tugas akhir akuntansi, judul tugas akhir jurusan akuntansi.