BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar
Belakang
Negara Indonesia
adalah salah satu negara berkembang di Dunia yang terus menerus melakukan pembangunan disegala
bidang kehidupan.
Pembangunan
adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Namun,
dalam era globalisasi ini telah menciptakan banyak perubahan pada perilaku manusia baik secara individu
maupun kelompok Semakin kompleksnya
tuntutan kebutuhan akan perubahan jaman, banyak perilaku dari elite terntentu yang mempunyai kepentingan
mendorong adanya suatu budaya yang tidak
lazim dan kian marak diperbincangkan yaitu budaya korupsi.
Masalah Korupsi adalah masalah yang dewasa ini menjadi
perbincangan yang hangat dikalangan
umum. Tidak hanya karena banyaknya kasus yang ada, tapi budaya . Hal ini sesuai dengan tujuan negara
Indonesia yang tercantum dalam undang
undang dasar yaitu untuk mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia. Negara sebagai institusi
tertinggi melalui pemerintah dalam hal ini sebagai eksekutif, berwenang menjalankan
fungsinya untuk menjalankan pemerintahan. Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang jujur dan adil
sesuai dengan prinsip prinsip pemerintahan
yang baik, maka harus ada aturan yang membatasi kewenangan dari pejabat pemerintahan tersebut.
Djumialdji, Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum
Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia (
Jakarta: Rhineka Cipta,1996) hlm 1.
korupsi yang
seolah sudah mendarah daging terutama dikalangan pejabat pemerintah. Korupsi juga menjadi momok yang
mampu menghancurkan kebhinekaan bangsa
ini.
Negara sebagai
institusi yang mengatur segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh seluruh rakyatnya, mempunyai
aspek aspek tertentu yang digunakan
untuk melakukan kontrol dan pengawasan. Hal ini sebagai sarana demi menciptakan tata pemerintahan yang baik dan
bersih (Good Governance and Clean
Government) terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal
dan informal. Untuk melaksanakan prinsip
Good Governance and Clean Government, maka Pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip
akuntabilitas dan pengelolaan sumber
daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (independen).
Selain itu, menjamin terjadinya interaksi
ekonomi dan sosial antara para pihak terkait (stakeholders) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel.
Contoh Skripsi hukum ekonomi:Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pada BUMD
Downloads Versi PDF >>>>>>>Klik Disini
 |
Bab I
|
Downloads
|
|
Bab II
|
Downloads
|
|
Bab III - V
|
Downloads
|
|
Daftar Pustaka
|
Downloads
|
|
Lampiran
|
Downloads
|
Artikel terkait skripsi diantaranya : contoh proposal penelitian kualitatif, contoh proposal penelitian kuantitatif,contoh judul skripsi, contoh skripsi,contoh proposal,download skripsi, proposal skripsi, Kumpulan Contoh skripsi, contoh artikel, contoh makalah,proposal penelitian, karya tulis, judul seminar akuntansi, proposal tentang, beasiswa disertasi, laporan ta, tugas ta, tesis akuntansi keuangan, tesis kesehatan, proposal tesis akuntansi, contoh-contoh tesis, tesis gratis, tesis contoh, contoh bab 1 tugas akhir, kumpulan tugas akhir akuntansi, proposal pengajuan tugas akhir, contoh laporan tugas akhir akuntansi, judul tugas akhir jurusan akuntansi.
