BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Ekonomi usaha mikro
kecil dan menengah (UMKM) selama ini telah memainkan peran yang cukup strategis dalam
mendorong laju pertumbuhan ekonomi baik
nasional maupun regional. Bahkan dalam periode paska krisis UMKM tetap memperlihatkan kinerjanya sebagai katup
pengaman perekonomian dengan menyediakan
ragam lapangan usaha yang luas bagi angkatan kerja. UMKM disini memiliki pengertian industry yang melibatkan
5-19 tenaga kerja untuk usaha kecil dan
20-99 orang tenaga kerja untuk usaha menengah(Badan Pusat Statistik).
Pertumbuhan
produksi usaha menengah adalah yang paling dinamis. Kedua adalah usaha kecil dan yang ketiga adalah usaha
besar. Ini merupakan pola umum, karena terjadi
di banyak negara di mana yang tumbuh paling dominan bukan yang besar dan bukan juga yang yang kecil, tetapi yang
menengah.
Jenis UMKM Tahun 2003
Tahun 200 Usaha Kecil 39,4 % 41,1 % Usaha Menengah 14,8 %
15,6 % Usaha Besar 45,5 % 43,3 % Gambar 1. 1 Gambaran Perkembangan UMKM
di Indonesia Sumber : Tempo Interaktif Sementara itu, UMKM di sektor pertanian
mencapai 95% sektor perdagangan, hotel
dan restoran jumlah UMKM mencapai 96,4%, sektor bangunan sebanyak 66,4%, pengangkutan dan komunikasi
sebanyak 63,3%. Sedangkan sisanya merupakan
usaha besar (Tempo Interaktif, 12 Mei 2005). Secara keseluruhan, jumlah UMKM dari tahun 2003 sampai tahun 2005
mengalami peningkatan dimana pada tahun
2003 berjumlah 39,2 juta (Jawa Pos,11 Maret 2003), sedangkan pada tahun 2005 telah mencapai 42 juta unit. Ini setara
dengan dengan 99 persen dari total unit usaha
yang ada. Sektor UMKM juga menyerap tenaga kerja yang besar yaitu mencapai 79 juta jiwa, dari sekitar 100 juta
angkutan kerja di Indonesia. (Tempo Interaktif,
8 Juni 2005). Oleh karena itu, UMKM sangat penting dalam mendukung perekonomian nasional karena merupakan sarana
penyediaan lapangan kerja serta menjadi
penyangga kehidupan masyarakat.
Kota Kabanjahe,
Kabupaten Karo pertumbuhan UMKM juga mengalami peningkatan. Hal tersebut mendorong timbulnya
kebutuhan kredit untuk pengembangan
usahanya. Penyaluran kredit UMKM di Kabupaten Karo hingga tahun 2007 mencapai sedikitnya Rp 2,4 Miliar.(Harian
Sinar Indonesia Baru, 3 Desember 2007).
Dimana sebagian besar UMKM yang ada masuk ke dalam kelompok kredit mikro. Kredit mikro adalah kredit yang
diterima oleh usaha produktif milik warga Indonesia yang memiliki hasil penjualan paling
banyak Rp100 juta/tahun dan dapat mengajukan
kredit paling banyak Rp 50 juta. Jumlah ini mengalami peningkatan dibanding pada periode yang sama tahun lalu
Kabupaten Karo menerima sekitar Rp 1,9
miliar untuk kredit UMKM.
Ini merupakan
indikasi bagi pemacuan sektor UMKM di Kabupaten Karo, khsnya kota Kabanjahe. Penyaluran kredit ini
telah membantu 3.291unit UMKM yang
bergerak di berbagai bidang usaha, dimana pada periode yang sama tahun sebelumnya, kredit yang disalurkan pemerintah
untuk UMKM dapat membantu sekitar 2.663
unit UMKM. Data di BI Sumatera Utara mengungkapkan penyaluran kredit UMKM di Sumatera Utara didominasi bank
swasta nasional yang nilainya mencapai
Rp 14.459 triliun, disl bank pemerintah sebesar Rp 11,161 triliun, sedang bank asing/campuran menyalurkan Rp
518.279 miliar. (www.waspada.co.id).
Adapun bank
yang berperan dalam penyaluran kredit kepada UMKM di kota Kabanjahe ialah Bank Rakyat Indonesia, Bank
Negara Indonesia, Bank Permata, Bank
Mandiri, dan Bank Danamon Indonesia. Dari pertumbuhan penyaluran kredit UMKM bank swasta nasional juga paling
ekspansif yaitu sebesar 50,74% sedang bank
pemerintah hanya 15,86%, sementara bank asing justru minus 47,58%. Kualitas penyaluran kredit UMKM bank swasta nasional
paling bagus. Hal itu terlihat dari posisi
kredit bermasalahnya (Non Performing loan/NPL) yang hanya 2,1% sementara bank pemerintah mencapai 4,25%, sedang bank
asing/campuran 6,21%. Pesatnya pertumbuhan
kredit bank swasta merupakan fenomena yang wajar karena secara umum bank swasta lebih fleksibel melayani
nasabahnya. Dengan tidak mengabaikan aspek
kehati-hatian, secara umum bank swasta lebih cepat dalam pemutusan kredit dibanding bank pemerintah yang cenderung masih
dikendalikan dari pusat. Bank pemerintah
dalam pemberian kredit skala tertentu masih harus menunggu keputusan kanwil, sedang pada bank swasta di tingkat
kantor cabang sudah biasa diambil keputusan
tersebut. Ini merupakan salah satu sebab mengapa ekspansi kredit bank pemerintah relatif lebih lamban.
Meskipun
penyaluran kredit pada sektor UMKM terus mengalami peningkatan tetapi dalam kenyataanya masih
banyak UMKM yang menghadapi banyak
kesulitan dalam hal pengajuan kredit. Ada beberapa alasan mengapa lembaga keuangan termasuk perbankan masih sulit
diakses oleh UMKM antara lain: 1. Masih
banyak UMKM yang belum memenuhi persyaratan bank teknis.
2. Masalah permodalan ternyata bukan merupakan
kendala utama bagi UMKM. Permasalahan
utamanya justru terkait dengan pemasaran, produksi, teknologi, SDM, administrasi,
perijinan dan lain-lain.
3. Masih ada anggapan bahwa berhubungan dengan
lembaga keuangan itu rumit, dan hanya
orang-orang yang memiliki koneksi saja yang bisa mendapatkan kredit.
Meskipun
penyaluran kredit pemerintah semakin meningkat, tetapi masih banyak UMKM belum memanfaatkan dengan baik kredit
yang disediakan pemerintah. Hal serupa
diakui juga oleh Menteri Koperasi dan UKM Suryadharma Ali bahwa penyaluran kredit bagi Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM) dari surat
utang pemerintah (SUP) 2005 baru 70 persen dari alokasi Rp3,1 triliun(Warta Ekonomi, 11 Agustus 2005).
Berdasarkan
uraian diatas , maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PEMANFAATAN
DANA KREDIT PEMERINTAH YANG DISALURKAN
MELALUI LEMBAGA PERBANKAN (STUDI KASUS
TERHADAP USAHA KECIL DI KOTA KABANJAHE, KABUPATEN
KARO)” B. Perumusan Masalah Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam
penelitian ini adalah: “Bagaimana pemanfatan dana kredit pemerintah yang
disalurkan melalui lembaga perbankan
oleh usaha kecil yang terdapat di kota Kabanjahe.” C. Kerangka Konseptual Kerangka
konseptual merupakan penjelasan secara teoritis pertautan antara variable yang akan diteliti (Sugiyono,2006).
Kerangka ini mengambarkan hubungan antara
variabel yang akan diteliti, yang disn dari berbagai teori yang telah dideskriptifkan.
Pemberian
kredit dalam arti luas adalah berhubungan dengan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan
pemberian kredit dari bank bagi para nasabahnya.
Sedangkan dalam arti yang lebih spesifik, manajemen kredit adalah proses yang berhubungan dengan pembuatan
keputusan kepemimpinan perbankan dalam
pemberian kredit kepada nasabahnya. Sedangkan menurut Sinungan (1995:3), kredit pada dasarnya merupakan suatu proses
yang terintegrasi antara sumber-sumber dana,
alokasi dana yang dapat dijadikan kredit dengan perencanaan, pengorganisasian, pemberian, administrasi dan
pengamanan kredit.
Pemberian
kredit usaha kecil oleh pemerintah bertujuan untuk memajukan kinerja usaha kecil dengan cara memberikan
bantuan pinjaman modal bagi usaha kecil
dengan bunga rendah. Dengan kebijakan tersebut, sebagai konsekuensinya pemerintah akan bertanggungjawab atas
kelanjutan pembiayaan kredit program pada usaha kecil.
Skripsi Manajemen:Analisis Pemanfaatan Dana Kredit Pemerintah Yang Disalurkan Melalui Lembaga Perbankan
Download lengkap Versi PDF >>>>>>>KLIK DISINI
 |
Bab I
|
Download
|
|
Bab II
|
Download
|
|
Bab III - V
|
Download
|
|
Daftar Pustaka
|
Download
|
|
Lampiran
|
Download
|