Contoh Skripsi Akuntansi:Pengaruh Dana Perimbangan, Wealth, Belanja Modal dan Leverage Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota | Contoh Skripsi
Latest News

skripsi akuntansi, manajemen, ekonomi

Contoh Skripsi Akuntansi:Pengaruh Dana Perimbangan, Wealth, Belanja Modal dan Leverage Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota

BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar belakang
Reformasi pada tahun 1998 telah membawa perubahan terhadap sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik. Salah satu hasil reformasi tersebut adalah lahirnya kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pelayanan, keuangan daerah dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

 Guna mengakomodasi perubahan dampak otonomi daerah tersebut negara menerbitkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dengan didukung perangkat hukum fiskal yakni UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Undang-undang ini dalam perkembangannya diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun  berintikan pembagian kewenangan dan fungsi (power sharing) antara pemerintah pusat dan daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah. Sebagai konsekuensinya maka setiap pemerintah daerah berkewajiban meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil dan merata serta berkesinambungan. Hal tersebut dilakukannya  dengan mengelola semua potensi daerah, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya keuangan secara optimal Pengelolaan potensi daerah tersebut harus selalu dalam koridor semangat mewujudkan good governance, yakni suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan negara yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif dengan menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas usaha secara luas. Upaya perwujudan good governance itulah sehingga muncul pula paket undang-undang keuangan negara guna mengatur pengelolaan keuangan negara baik pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang terdiri UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No.

 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Implementasi lebih lanjut maka terbitlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang di dalamnya mengandung prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyn dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Hal tersebut tentunya mewajibkan setiap pemerintah daerah menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan yang berlaku. Pemberlakuan paket undang-undang otonomi daerah dan keuangan negara tersebut tentunya dimaksudkan agar terciptanya suatu kemandirian daerah. Kemandirian daerah yang dimaksud adalah seberapa besar tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam hal pendanaan atau  mendanai segala aktivitasnya (Hadi, 2010). Kemandirian daerah dapat direalisasikan jika pembiayaan daerah dimanifestasikan lewat struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat. PAD inilah sumber pembiayaan yang memang benar-benar digali dari daerah itu sendiri sehingga mencerminkan kondisi riil daerah, apabila struktur PAD kuat maka dapat dikatakan daerah tersebut mempunyai kemampuan pembiayaan yang juga kuat sehingga dapat mewujudkan kemandirian keuangan daerah (Ariani, 2010). Undang- undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang kemudian diganti dengan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kebijakan tersebut mengatur kewenangan daerah dalam menggali pendapatan asli daerah dan dana transfer dari pemerintah pusat.

Contoh Skripsi Akuntansi:Pengaruh Dana Perimbangan, Wealth, Belanja Modal dan Leverage Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota
Downloads  Versi PDF >>>>>>>Klik Disini 

Bab I
Downloads
Bab II
 Downloads 
 Bab  III - V
 Downloads 
Daftar Pustaka
 Downloads 
Lampiran
Downloads 

Artikel terkait skripsi diantaranya : contoh proposal penelitian kualitatif, contoh proposal penelitian kuantitatif,contoh judul skripsi, contoh skripsi,contoh proposal,download skripsi, proposal skripsi, Kumpulan Contoh skripsi, contoh artikel, contoh makalah,proposal penelitian, karya tulis, judul seminar akuntansi, proposal tentang, beasiswa disertasi, laporan ta, tugas ta, tesis akuntansi keuangan, tesis kesehatan, proposal tesis akuntansi, contoh-contoh tesis, tesis gratis, tesis contoh, contoh bab 1 tugas akhir, kumpulan tugas akhir akuntansi, proposal pengajuan tugas akhir, contoh laporan tugas akhir akuntansi, judul tugas akhir jurusan akuntansi.