BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar
Belakang Masalah
Dalam rangka
mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara maka
Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan
pemerintah. Pemerintah daerah diwajibkan menyn laporan keuangan dengan
berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 yang dalam perkembangannya diperbaharui
menjadi PP Nomor 71 Tahun 2010. Atas laporan pertanggungjawaban keuangan
pemerintah tersebut akan dinilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan
keandalan informasinya oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK
RI) dengan melakukan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam bentuk laporan
hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah yang memuat opini tentang
tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah
(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006).
Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun pasal 23E ayat 1
disebutkan, “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan
negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”. Dalam
menjalankan tugasnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara, salah satunya adalah BPK memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah
sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun
2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, “BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan
Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang
mengelola keuanganNegara”.
Hasil dari pemeriksaan BPK RI atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) yang menggambarkan tingkat akuntabilitas LKPD yang secara keseluruhan
dirangkum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang dikeluarkan
setahun dua kali tiap semester.
Dalam kurun waktu tiga tahun (2011-2013) BPK
telah melakukan pemeriksaan sebanyak 1493 objek pemeriksaan. Dari hasil
pemeriksaan, terdapat total 340 opini WTP termasuk dengan Paragraf Penjelas
(WTP-DPP).
Contoh Skripsi Akuntansi:Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Temuan Kepatuhan Terhadap Opini Audit Atas Laporan Keuangan
Downloads Versi PDF >>>>>>>Klik Disini
Bab I
|
Downloads
| |
Bab II
|
Downloads
| |
Bab III - V
|
Downloads
| |
Daftar Pustaka
|
Downloads
| |
Lampiran
|
Downloads
|
Artikel terkait skripsi diantaranya : contoh proposal penelitian kualitatif, contoh proposal penelitian kuantitatif,contoh judul skripsi, contoh skripsi,contoh proposal,download skripsi, proposal skripsi, Kumpulan Contoh skripsi, contoh artikel, contoh makalah,proposal penelitian, karya tulis, judul seminar akuntansi, proposal tentang, beasiswa disertasi, laporan ta, tugas ta, tesis akuntansi keuangan, tesis kesehatan, proposal tesis akuntansi, contoh-contoh tesis, tesis gratis, tesis contoh, contoh bab 1 tugas akhir, kumpulan tugas akhir akuntansi, proposal pengajuan tugas akhir, contoh laporan tugas akhir akuntansi, judul tugas akhir jurusan akuntansi.