BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Semenjak
reformasi, akuntansi keuangan pemerintah daerah di Indonesia merupakan salah satu bidang dalam akuntansi
sektor publik yang menjadi perhatian
besar dari berbagai pihak. Menurut Pasal 1 Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
yang dimaksud dengan keuangan negara
adalah “semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa
uang maupun barang yang dapat dijadikan
milik negara terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.
Keuangan daerah
dapat diartikan sebagai “semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu, baik
berupa uang maupun barang, yang dapat
dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta
pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku” (Halim 2007:23).
Menurut UU No.
32 Tahun 2004, definisi otonomi daerah adalah “hak, wewenang dan kewajiban dari daerah untuk
mengurus dan mengatur sendiri urusan
pemerintah dan kepentingan dari masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Keberhasilan
dalam menerapkan otonomi daerah di suatu
daerah dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah itu sendiri, sehingga mampu
memberikan transparansi dan akuntabilitas
untuk keseluruhan siklus anggaran, baik pendapatan maupun belanja. Pendapatan asli daerah merupakan
salah satu penerimaan daerah yang mencerminkan
suatu tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD dalam suatu daerah maka akan menunjukkan bahwa
pemerintah daerah itu sendiri mampu
melaksanakan desentralisasi fiskal dan akan semakin berkurangnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap
pemerintah pusat. Dalam menjalankan
otonomi daerah khsnya pada kabupaten/kota di Jawa Barat dituntut untuk mampu meningkatkan PAD yang
menjadi tolak ukur terpenting bagi
kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah yang baik dan sejahtera.
Menurut Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah “pengeluaran yang dilakukan dalam
rangka pembentukan modal yang sifatnya
menambah aset tetap/ inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya
adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan
yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas
aset”. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam
bentuk anggaran belanja, khsnya pada
belanja modal dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang didasarkan pada kebutuhan daerah
demi kelancaran pelaksanaan tugas
pemerintah maupun fasilitas publik.
Contoh Skripsi Akuntansi:Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah KabupatenKota di Provinsi Jawa Barat
Downloads Versi PDF >>>>>>>Klik Disini
 |
Bab I
|
Downloads
|
|
Bab II
|
Downloads
|
|
Bab III - V
|
Downloads
|
|
Daftar Pustaka
|
Downloads
|
|
Lampiran
|
Downloads
|
Artikel terkait skripsi diantaranya : contoh proposal penelitian kualitatif, contoh proposal penelitian kuantitatif,contoh judul skripsi, contoh skripsi,contoh proposal,download skripsi, proposal skripsi, Kumpulan Contoh skripsi, contoh artikel, contoh makalah,proposal penelitian, karya tulis, judul seminar akuntansi, proposal tentang, beasiswa disertasi, laporan ta, tugas ta, tesis akuntansi keuangan, tesis kesehatan, proposal tesis akuntansi, contoh-contoh tesis, tesis gratis, tesis contoh, contoh bab 1 tugas akhir, kumpulan tugas akhir akuntansi, proposal pengajuan tugas akhir, contoh laporan tugas akhir akuntansi, judul tugas akhir jurusan akuntansi.