BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar
Belakang
Dalam
pengelolaan keuangan, pemerintah melakukan reformasi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara yang
mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
atau Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) disn dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan
pemerintah. Pemerintah juga mengeluarkan
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pemerintah
mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 24
Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010
Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP merupakan prinsip-prinsip
akuntansi yang ditetapkan dalam menyn
dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Tujuan penting reformasi akuntansi dan administrasi sektor
publik adalah akuntabilitas dan transparansi
pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah.
Bentuk laporan pertanggungjawaban atas
pengelolaan keuangan daerah selama satu
tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang teridiri dari Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan
Catatan atas Laporan Keuangan. LKPD harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai Peraturan
Pemerintah No.24 Tahun 2005.
2 Menurut BPK kualitas laporan keuangan
pemerintahan semakin membaik. Dalam beberapa
tahun terakhir, jumlah laporan keuangan
kementerian dan lembaga (LKKL) serta
laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP)
meningkat. Berdasarkan data BPK, pada tahun
2009 dari 44 dari 78 laporan keuangan kementerian dan lembaga atau sekitar 56 persen di antaranya memperoleh
predikat WTP. Dan pada 2013, meningkat,
yaitu menjadi 64 dari 86 atau sekitar 74 persen. Selain itu, walaupun peningkatan jumlah daerah yang mendapat WTP
tidak sebaik di kementerian, trennya
terus meningkat. Berdasarkan data 2009, pendapat WTP diberikan kepada 15 dari 504 daerah atau sekitar 3 persen. Tapi
pada tahun 2013 membaik, yaitu diberikan
kepada 153 dari 456 atau sekitar 33 persen dari keuangan pemerintah daerah.
Contoh Skripsi Akuntansi:Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Downloads Versi PDF >>>>>>>Klik Disini
 |
Bab I
|
Downloads
|
|
Bab II
|
Downloads
|
|
Bab III - V
|
Downloads
|
|
Daftar Pustaka
|
Downloads
|
|
Lampiran
|
Downloads
|
Artikel terkait skripsi diantaranya : contoh skripsi akuntansi, contoh proposal penelitian kualitatif, contoh proposal penelitian kuantitatif,contoh judul skripsi, contoh skripsi,contoh proposal,download skripsi, proposal skripsi, Kumpulan Contoh skripsi, contoh artikel, contoh makalah,proposal penelitian, karya tulis, judul seminar akuntansi, proposal tentang, beasiswa disertasi, laporan ta, tugas ta, tesis akuntansi keuangan, tesis kesehatan, proposal tesis akuntansi, contoh-contoh tesis, tesis gratis, tesis contoh, contoh bab 1 tugas akhir, kumpulan tugas akhir akuntansi, proposal pengajuan tugas akhir, contoh laporan tugas akhir akuntansi, judul tugas akhir jurusan akuntansi.