BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Prinsip tata
kelola yang baik merupakan prinsip pokok yang harus diberlakukan di seluruh negara di dunia
termasuk di Indonesia. Seiring dengan perkembangan
teknologi dan ekonomi, sudah pasti disemua negara di dunia membutuhkan pemerintahan yang baik atau sering
disebut Good Governance.
Pemerintahan
yang baik ini merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara
sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.
Dewasa ini telah banyak terjadi perubahan yang signifikan dan fundamental pada Negara Indonesia dalam
mekanisme penyelenggaraan pemerintahan
setelah diterapkannya otonomi daerah secara efektif.
Menurut Undang-
Undang No. 32/2004 (2004 : 4). “Otonomi Daerah adalah hak wewnang, kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dari penjelasan
tersebut menjelaskan bahwa daerah
diberikan hak otonom oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri.Dalam
pencapaian good governance pemerintah
daerah harus mengingat bahwa “otonomi daerah identik dengan akuntabilitas, good governance, dan
sebagainya, maka pemerintahan yang baik adalah
pemerintah daerah yang dapat mempertanggungjawabkan kepercayaan masyarakatnya secara jujur.
2 Pemerintah Kota Padangsidimpuan merupaka salah
satu Pemerintah Kota di Provinsi
Sumatera Utara yang terdiri dari 32 SKPD, yang juga dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan yang baik.
Tetapi dalam hal ini masih banyak SKPD
yang terlambat menyampaikan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) kepada biro
keuangan selaku Pejabat Penatausahaan
Keuangan Daerah untuk dikompilasi, sehingga menyebabkan terlambatnya pengesahan APBD. Dalam rangka
menyn laporan keuangan SKPD masih banyak
perangkat kerja yang kurang mampu dalam penynan laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang
ditetapkan sehingga banyak terjadi
kesalahan yang nantinya berpengaruh pada penynan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pemeriksaan LKPD
oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)
untuk memberikan keyakinan yang memadai laporan keuangan daerah telah disajikan secara wajar dalam
semua hal. Hasil akhir dari proses audit BPK adalah memberikan pendapat/ opini atas
kewajaran informasi keuangan LKPD. Contoh Skripsi Akuntansi:Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP, Pelatihan, Akuntabilitas, Transparansi Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kota Padangsidimpuan
Downloads Versi PDF >>>>>>>Klik Disini
 |
Bab I
|
Downloads
|
|
Bab II
|
Downloads
|
|
Bab III - V
|
Downloads
|
|
Daftar Pustaka
|
Downloads
|
|
Lampiran
|
Downloads
|
Artikel terkait skripsi diantaranya : skripsi akuntansi keuangan, contoh proposal penelitian kualitatif, contoh proposal penelitian kuantitatif,contoh judul skripsi, contoh skripsi,contoh proposal,download skripsi, proposal skripsi, Kumpulan Contoh skripsi, contoh artikel, contoh makalah,proposal penelitian, karya tulis, judul seminar akuntansi, proposal tentang, beasiswa disertasi, laporan ta, tugas ta, tesis akuntansi keuangan, tesis kesehatan, proposal tesis akuntansi, contoh-contoh tesis, tesis gratis, tesis contoh, contoh bab 1 tugas akhir, kumpulan tugas akhir akuntansi, proposal pengajuan tugas akhir, contoh laporan tugas akhir akuntansi, judul tugas akhir jurusan akuntansi.