BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar
Belakang
Indonesia
dilanda krisis pada penghujung tahun 1997 yang mengakibatkan gejolak politik, puncaknya gejolak ini
melengserkan pemerintahan orde baru yang telah berkuasa selama lebih dari 32 tahun dan
melahirkan masa reformasi. Krisis ekonomi
ini telah berhasil memunculkan kepermukaan beberapa kelemahan perekonomian nasional. Kurang meratanya
penyebaran pelaksanaan pembangunan membuat
kesenjangan pertumbuhan antar daerah dengan pusat, antara pedesaan dengan perkotaan dan daerah Indonesia bagian
barat dengan bagian timur merupakan
salah satu alasan penyelenggaraan otonomi daerah.
Otonomi daerah
yang diterapkan di Indonesia hingga saat ini merupakan wujud dari diberlakukannya desentralisasi.
Otonomi daerah merupakan kewenangan
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Selain itu
dengan adanya otonomi, daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah
pusat tidak terlalu aktif mengatur
daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menganalisis peluang yang ada untuk memajukan daerah dengan melakukan
identifikasi sumber-sumber penerimaan
dan juga harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu 2 pelayanan
publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang kemudian dikembangkan menjadi sumber pendapatan daerah.
Seiring dengan
lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diganti dengan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan
terakhir kali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 maka setiap
daerah terutama daerahdaerah yang memiliki potensi untuk berkembang dituntut
agar dapat meningkatkan
kegiatan-kegiatan pemerintahan.
Pelaksanaan
otonomi daerah tidak hanya terfokus kepada dana bantuan dari pusat dalam bentuk dana perimbangan saja.
Lebih penting dari itu adalah daerah
dapat mandiri untuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk kemandirian keuangan daerah dengan
memanfaatkan dan mendayagunakan, serta mengelola
potensi-potensi yang ada di daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan
pembangunan daerah. Jadi tujuan otonomi
daerah adalah mewujudkan daerah yang mandiri demi tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat.
Contoh Skripsi Akuntansi:Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten Kota
Downloads Versi PDF >>>>>>>Klik Disini
 |
Bab I
|
Downloads
|
|
Bab II
|
Downloads
|
|
Bab III - V
|
Downloads
|
|
Daftar Pustaka
|
Downloads
|
|
Lampiran
|
Downloads
|
Artikel terkait skripsi diantaranya : judul proposal akuntansi, contoh proposal penelitian kualitatif, contoh proposal penelitian kuantitatif,contoh judul skripsi, contoh skripsi,contoh proposal,download skripsi, proposal skripsi, Kumpulan Contoh skripsi, contoh artikel, contoh makalah,proposal penelitian, karya tulis, judul seminar akuntansi, proposal tentang, beasiswa disertasi, laporan ta, tugas ta, tesis akuntansi keuangan, tesis kesehatan, proposal tesis akuntansi, contoh-contoh tesis, tesis gratis, tesis contoh, contoh bab 1 tugas akhir, kumpulan tugas akhir akuntansi, proposal pengajuan tugas akhir, contoh laporan tugas akhir akuntansi, judul tugas akhir jurusan akuntansi.