BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar
Belakang Masalah
Salah satu
tujuan pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia adalah untuk tingkat kemandirian keuangan daerah.
Berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2004,
otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintah dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Hal ini membuat
topik tentang kemandirian keuangan daerah dalam era otonomi semakin tertarik untuk dibahas,
terlebih sejak di gulirkannya paket perundang-undangan
tentang otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintah Daerah dan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang kemudian kedua undang- undang
tersebut diganti dengan Undang- Undang
Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dimana Pemerintah
Daerah berhak untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi daerah dan tugas pembantuan, di arahkan untuk mempercepat
tercapainya kesejahteraan masyarakat
melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta semua masyarakat, serta meningkatkan daya saing
daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi,
pemerataan, keadilan, dan kekhsan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemberlakuan kedua undang-undang 2 tersebut diikuti dengan berbagai tuntutan
masyarakat untuk dilakukannya reformasi
di segala bidang, termasuk reformasi di bidang pemerintahan yang bersih dari praktek KKN (Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme).
Menurut Halim
(2008:232), Kemandirian Keuangan Daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai
sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan,
dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang
diperlukan daerah. Halim (2007:232) kemandirian
keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan
daerah yang berasal dari sumber lain
seperti bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman, selain PAD kemandirian keuangan daerah juga disebabkan
oleh banyak faktor, diantaranya dana
bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khs, belanja modal dan belanja pegawai.
Contoh Skripsi Akuntansi :Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah kabupaten
Downloads Versi PDF >>>>>>>Klik Disini
 |
Bab I
|
Downloads
|
|
Bab II
|
Downloads
|
|
Bab III - V
|
Downloads
|
|
Daftar Pustaka
|
Downloads
|
|
Lampiran
|
Downloads
|
Artikel terkait skripsi diantaranya : contoh proposal penelitian kualitatif, contoh proposal penelitian kuantitatif,contoh judul skripsi, contoh skripsi,contoh proposal,download skripsi, proposal skripsi, Kumpulan Contoh skripsi, contoh artikel, contoh makalah,proposal penelitian, karya tulis, judul seminar akuntansi, proposal tentang, beasiswa disertasi, laporan ta, tugas ta, tesis akuntansi keuangan, tesis kesehatan, proposal tesis akuntansi, contoh-contoh tesis, tesis gratis, tesis contoh, contoh bab 1 tugas akhir, kumpulan tugas akhir akuntansi, proposal pengajuan tugas akhir, contoh laporan tugas akhir akuntansi, judul tugas akhir jurusan akuntansi.