BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar
Belakang Masalah
Negara Indonesia
merupakan negara yang dikategorikan sebagai negara berkembang. Adapun karakteristik dari negara
berkembang adalah adanya kegiatan
pembangunan di segala bidang yang masing-masing memiliki tujuan atau sasaran. Pembangunan nasional tersebut
dilakukan dengan berlandaskan pada Trilogi
Pembangunan, yaitu adanya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial
bagi seluruh rakyat; pertumbuhan ekonomi
yang tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis .
Seiring dengan pelaksanaan pembangunan
nasional tersebut maka pembangunan di
bidang ekonomi memperolehskala prioritas. Adapun sasaran umum dari pembangunan di bidang ekonomi adalah untuk terciptanya perekonomian yang mandiri dan andal dengan
peningkatan kemakmuran rakyat yang merata.
Untuk
mencapai pertumbuhan dan pemerataan pembangunan bidang ekonomi tersebut maka pembuatan kebijakan
moneter diarahkan untuk mendorong agar
lembaga-lembaga keuangan dapat meningkatkan volume dana masyarakat. Hal tersebut didasarkan pada
alasan bahwa dana masyarakat mempunyai
peran penting dalam proses pembangunan negara. Selain berfungsi sebagai modal utama dalam rangka pembangunan
suatu negara maka dana Nindyo Pramono, Sertifikasi Saham PT. Go
Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia.
(Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997) hal 1 Ibid. hal. 2-3 10 masyarakat tersebut juga memiliki dampak
positif yang berupa mengurangi tingkat
ketergantungan negara terhadap sejumlah
pinjaman asing baik yang berasal dari
suatu organisasi keuangan internasional ataupun dari negara-negara asing lainnya
.
Pembuatan kebijakan hendaknya harus didasarkan
pada beberapa pertimbangan yang tepat
dan proporsional. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan dari kebijakan tersebut tidak menimbulkan dampak
yang merugikan bagi masyarakat.
Selain itu, faktor pengawasan juga merupakan
hal yang sangat diperlukan dalam proses
implementasi kebijakan yang telah dibuat.
Selain pengaturan melalui sarana kebijakan
maka diperlukan juga sarana penunjang
lainnya yang dapat mendukung pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi. Adapun sarana penunjang yang dimaksud
adalah dengan dibuatnya tatanan hukum
yang mampu mendorong, mengarahkan dan
mengendalikan berbagai kegiatan
pembangunan di bidang ekonomi. Pembentukan tatanan hukum tersebut merupakan bagian dari politik hukum
nasional yang mengamanatkan untuk
melakukan pembuatan dan pembaruan terhadap produk-produk hukum yang sesuai dengan tingkat perubahan
masyarakat .
Contoh Skripsi hukum ekonomi:Peranan Reksadana Syariah Dalam Peningkatkan Investasi Di Indonesia
Downloads Versi PDF >>>>>>>Klik Disini
 |
Bab I
|
Downloads
|
|
Bab II
|
Downloads
|
|
Bab III - V
|
Downloads
|
|
Daftar Pustaka
|
Downloads
|
|
Lampiran
|
Downloads
|
Artikel terkait skripsi diantaranya : contoh proposal penelitian kualitatif, contoh proposal penelitian kuantitatif,contoh judul skripsi, contoh skripsi,contoh proposal,download skripsi, proposal skripsi, Kumpulan Contoh skripsi, contoh artikel, contoh makalah,proposal penelitian, karya tulis, judul seminar akuntansi, proposal tentang, beasiswa disertasi, laporan ta, tugas ta, tesis akuntansi keuangan, tesis kesehatan, proposal tesis akuntansi, contoh-contoh tesis, tesis gratis, tesis contoh, contoh bab 1 tugas akhir, kumpulan tugas akhir akuntansi, proposal pengajuan tugas akhir, contoh laporan tugas akhir akuntansi, judul tugas akhir jurusan akuntansi.