BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang No.
22 tahun 1999 yang dimulai pelaksanaannya
pada tanggal 1 Januari 2001 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, membawa implikasi bahwa
pemerintah daerah dalam hal ini adalah Pemerintah
Kabupaten/Kota diberikan wewenang yang luas untuk mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
Sehingga pemerintah daerah harus mendorong terciptanya prinsip-prinsip pemerintahan yang
baik (good governance) dengan melakukan upaya-upaya untuk memberdayakan masyarakat,
mengembangkan peran dan fungsi DPRD melalui
prinsip demokrasi, peran serta masyarakat dalam pembangunan, pemerataan ekonomi
dan kesejahteraan, keadilan sosial
dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia.
Dalam hal ini tujuannya adalah
agar daerah otonom lebih mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara adil dan merata, taraf hidup
dan kesejahteraan masyarakat, serta terbukanya kesempatan kerja. Untuk itu Pemerintah daerah
(kabupaten/kota) hendaknya dapat mengefektifkan kinerjanya guna
menyelenggarakan ketatapemerintahan yang baik (good governance)serta memberikan pelayanan publik
yang berkualitas.
Dampak pelaksanaan otonomi daerah
sangat besar karena pelimpahan kewenangan pada pemerintahan daerah dapat memberikan
keleluasaan untuk melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan karakteristik serta
permasalahan daerah yang bersangkutan. Hal ini juga dikuatkan oleh PP No. 38 tahun 2007 tentang
pembagian urusan wajib dan pilihan yang akan Contoh skripsi Public Administration memberika
kawalan untuk mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik
masingmasing daerah.
Hakikat otonomi daerah pada
dasarnya adalah bagaimana mendekatkan ke pemerintahan serta meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat. Kewenangan yang sudah diberikan kepada daerah itu menjadi urusan dan tanggung jawab
pemerintah daerah yang bersangkutan.
Masyarakat tidak lagi hanya
menyesuaikan kepada pelayanan yang akan dibuat oleh pemerintah akan tetapi mereka diharapkan dapat sekaligus
ikut dalam proses penetapan perencanaan pembangunan
dan bagaimana pembangunan itu akan dilakukan, masyarakat juga harus diberikan akses dalam menilai serta mengawal bagaimana
pelayanan pemerintah itu dilakukan serta bagaimana ditingkatkan. Dalam hal ini hubungan
pemerintah dengan masyarakat tidak lagi seperti
hubungan top-down tetapi menjadi suatu hubungan yang bersifat partnership.
Untuk ini perlulah penguatan institusi
pemerintah daerah dalam hal ini kelembagaan dan kapasitas institusi pemerintah daerah.
Pada saat krisis terjadi, ada
wacana yang menyebutkan bahwa asal muasal krisis adalah kurangnya kualitas “governasi” atau
governancekita. Baik di sektor
pemerintah maupun di sektor
bisnis. Bertolak dari proses reformasi 1998 yang menginginkan suatu perubahan
mendasar dalam penyelenggaraan
pemerintahan yang lebih tr ansparan, berkeadilan dan akuntabel, maka tuntutan akan adanya pemerintahan yang baik
(good governance) menjadi relevan berhubungan satu dengan yang lainnya. Tujuan reformasi
untuk penguatan peran masyarakat dengan penerapan
demokrasi rakyat tidak tercapai jika tidak didukung oleh suatu pemerintahan
yang kredibel dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Contoh skripsi Public
Administration Dalam waktu terakhir ini, telah terjadi perubahan paradigma
organisasi dalam berbagai aspek, dari
segi manajemen perubahan, dari organisasi yang bersifat sentralisasi ke organisasi yang bersifat desentralisasi, gaya kerja organisasi
yang kaku berubah menjadi lebih fleksibel, kekuatan organisasi yang sebelumnya
dilihat dari tolak ukur stabilitas
organisasi kini bergeser pada kemampuan
organisasi untuk mengadaptasi perubahan.
Faktor politik yang mempengaruhi
perubahan peran organisasi dalam hal ini
dimana organisasi publik menuntut
penerapan Good Governance. Good governance
dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan
kekuasaan negara dalam melaksanakan
penyediaan public good and service disebut governance (pemerintahan atau kepemerintahan) sedangkan praktek
terbaiknya adalah “good governance” (kepemerintahan yang baik).
Pemerintah dituntut untuk
menerapkan prinsip-prinsip good governance. Dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance, diharapkan dalam menggunakan
dan melaksanakan kewenangan politik,
ekonomi dan administratif dapat diselenggarakan
dengan baik. Oleh sebab itu dalam
prakteknya, konsep good governance harus ada dukungan komitmen dari semua pihak yaitu negara
(state)/pemerintah (government), swasta (private) dan masyarakat (society). Good governanceyang efektif
menuntut adanya koordinasi yang baik dan
integritas, profesional dan etos kerja
dan moral yang tinggi. Dengan
demikian penerapan good governancedalam penyelenggaraan pemerintahan
Negara merupakan tantangan tersendiri.
Terselenggaranya good
governance merupakan prasyarat utama
untuk mewujudkan aspirasi masyarakat
dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan Negara. Dalam rangka hal
tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata
sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdaya
guna, berhasil guna, bertanggung jawab
serta bebas KKN.
Contoh skripsi Public
Administration Efektivitas kerja yang didefinisikan sebagai penyelesaian
pekerjaan sesuai dengan yang ditentukan
sebelumnya dimana selama dipengaruhi pikirannya, tenaga, cara yang paling cepat
(waktu) serta kondisi ruangan yang dapat
mendukung semangat kerja pegawai. Dengan adanya standar manajemen dapat merencanakan,
melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi kinerja agar hasil akhir memuaskan pada pihak-pihak
yang mendapat pelayanan. Dengan semakin efektifnya
kerja para pegawai dapat menjadikan organisasi semakin tangguh mencapai tujuannya
dan berbagai sasarannya. Dengan adanya
manajemen suatu organisasi semakin mampu berperan dengan tingkat efektivitas yang tinggi. Oleh
karena itu tanpa manusia dalam suatu organisasi maka tujuan organisasi yang telah ditentukan
tidak akan tercapai sebagaimana yang diharapkan.
Selanjutnya manusia merupakan
salah satu unsur organisasi yang paling dinamis, artinya menginginkan perubahan, dengan demikian
kedudukan manusia dalam organisasi tidak dapat disamakan dengan unsur-unsur lain. Sehingga dalam
organisasi pengelolaan manusia sebagai sumber
daya organisasi agar memiliki kemampuan untuk mewujudkan good governancedengan menerapkan prinsip-prinsip good governance yang diantaranya adalah akuntabilitas, transparansi, fairness atau keadilan, responsivitas
atau ketanggapan.
Seiring dengan banyaknya keluhan
masyarakat terkait dengan kurangnya efektivitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintahan
seharusnya menjadi dasar kepada penggunaan system pemerintahan yang lebih menunjang dalam
meningkatat efektifitas kerja dari pegawai itu sendiri dalam hal memberikan pelayanan publik
kepada setiap masyarakat. Seperti misalnya pada pelayanan identitas masyarakat yang
dilakukan di Kantor Camat, baik itu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan pengurusan
identitas lainnya.
Kecamatan Medan Helvetia adalah
salah satu dari 21 kecamatan yang berada di Wilayah Kota Medan memiliki luas 1.156,147 Ha dan merupakan pecahan dari Kecamatan Medan Contoh skripsi Public Administration Sunggal. Sebelum menjadi kecamatan defenitif terlebih
dahulu melalui proses Kecamatan Perwakilan.
Sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 138/402/K/1991 tanggal 05 Pebruari 1991 dan Keputusan
Walikota Medan Nomor : 138/595/SK/1991 tanggal 20 Maret 1991 dirubah namanya menjadi Perwakilan
Kecamatan Medan Helvetiadan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor : 50 Tahun 1991 didevinitifkan menjadi kecamatan Medan Helvetia yang diresmikan pada tanggal 31
Oktober 1991 yang terdiri atas 7 (tujuh) Kelurahan yaitu : Kelurahan Helvetia, Helvetia Tengah,
Helvetia Timur, Dwi Kora, Cinta Damai, Tanjung Gusta dan Sei Sikambing C-II.
Tentunya tujuan dari pembentukan
kecamatan Medan Helvetia guna lebih memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
Untuk melakukan hal tersebut tentunya harus memiliki visi yang jelas agar tujuannya dapat
tercapai dengan maksimal. Cara pandang jauh kedepan, kemana instansi pemerintah harus
dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif.
Contoh Skripsi Public Administration:Pengaruh Penerapan Prinsip – Prinsip Good Governance Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai di Kantor Camat Medan Helvetia
Downloads PDF Version>>>>>>>Click Here
 |
Chapter I
|
Downloads
|
|
Chapter II
|
Downloads
|
|
Chapter III - V
|
Downloads
|
|
Reference
|
Downloads
|
|
Appendix
|
Downloads
|