Skripsi Manajemen:Analisis Hubungan Variabel Makro Ekonomi Dengan Resiko Kebangkrutan (ALTMAN Z-SCORE) Pada Perusahaan

 BAB I  PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang Masalah  Kebangkrutan  (bankruptcy)biasanya diartikan sebagai kegagalan  perusahaan dalam menjalankan operasi perusahaan untuk menghasilkan laba  (Supardi dan Mastuti, 2003:79). Dari segiekonomi, perusahaan dianggap gagal  apabila mempunyai pendapatan yang negatifatau dengan kata lain pendapatan  lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam melakukan kegiatan  operasinya.
Menurut Fakhrurozie (2007:16) kebangkrutan akan cepat terjadi pada  perusahaan yang berada di negara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi,  karena kesulitan ekonomi akan memicu semakin cepatnya kebangkrutan  perusahaan yang mungkin tadinya sudah sakit kemudian semakin sakit dan  bangkrut. Perusahaan yang belum sakit pun akan mengalami kesulitan dalam  pemenuhan dana untuk kegiatan operasionalperusahaan akibatadanya krisis  ekonomi tersebut.

Kondisi perekonomian Indonesia tidak lepas dari gejolak faktor eksternal.
Krisis keuangan global yang melanda dunia belakangan ini merupakan sumber  instabilitas yang terutama. Hal ini dikarenakan perekonomian Indonesia semakin  terintegrasi dengan perekonomian global. Selain itu, sumber dana dari luar negeri  selama ini merupakan salah satu sumber dana yang penting.
Perekonomian Indonesia kini sedang dalam kondisi sulit dan tidak stabil.
Stabilitas perekonomian sangat penting untuk memberikan kepastian berusaha   bagi para pelaku ekonomi. Stabilitas ekonomi makro dicapai ketika hubungan  variabel ekonomi makro yang utama berada dalam keseimbangan. Stabilitas  ekonomi makro juga tidak hanya tergantung pada pengelolaan besaran ekonomi  makro, tetapi juga tergantung kepada struktur pasar dan sektor-sektor terutamanya  sektor perbankan.
Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam  bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit  dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang  banyak. Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan demokrasi  ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan  Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta  bertujuan untuk menunjang pelaksanaanpembangunan nasional dalam rangka  meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan  ekonomi dan stabilitas nasional, ke arahpeningkatan taraf hidup rakyat banyak.
Perbankan memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang  kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian  stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan  dan dapat dipertanggungjawabkan (Booklet Perbankan Indonesia 2008).
Secara praktis maupun teoritis telah diterima bahwa stabilitas dan efisiensi  sektor perbankan dan keuangan sangat penting bagi stabilitas ekonomi makro  setiap negara. Sektor perbankan dan keuangan yang sehat akan mampu memberi  landasan yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Apalagi dalam   era globalisasi finansial, stabilitas sektor perbankan dan keuangan merupakan  langkah antisipasi terhadap kemungkinan munculnya krisis dimasa akan datang.
Pada dasarnya pentingnya penguatan sektor perbankan berlandaskan pada  pendapat bahwa makin efisien dan stabil sektor perbankan, kinerja perekonomian  makin baik. Sektor perbankan yang efisien akan memberikan landasan bagi  efektifitas implementasi kebijakan stabilisasi ekonomi makro dan mobilitas modal  asing, kebijakan ekonomi makro yang tepat dan didukung oleh mantapnya  stabilitas dan efisiensi sektor perbankan akan cenderung mendapatkan arus masuk  modal asing yang besar (Johnston dan Sundrarajan, 1999 dalam Nugroho dan  Soekarni, 2003:44).
Disisi lain kondisi perbankan juga dipengaruhi lingkungan makro  ekonomi. Lingkungan makro ekonomi adalah lingkungan yang mempengaruhi  operasi perusahaan sehari-hari (Tandelilin, 2001:211). Oleh karena itu penting  bagi perusahaan untuk memperhatikan variabel-variabel makro ekonomi.
Krisis perbankan Indonesia diawali dengan memburuknya kualitas aktiva  bank, meningkatnya net open position, dan kemudian disl dengan negatifnya  pendapatan bank (negative spread) sebagai akibat dari kebijaksanaan suku bunga  tinggi sejak pertengahan semester kedua tahun 1997. Padasaat itu banyak kredit  macet di perbankan karena banyaknya debitur yang tidak sanggup membayar. Hal  inilah yang mengakibatkan banyak bank mengalami kesulitan keuangan dan  secara teknis perbankan terancam bangkrut.
Beberapa tahun belakangan ini gejolak keuangan muncul kembali yaitu  pada tahun 2007 sebagai akibat dari krisis yang terjadi di Amerika Serikat yaitu   kendala di sektor perumahan Amerika serikat, yakni yang disebut dengan  subprime mortgage. Bank-bank yang memiliki investasi di subprime mortgage secara langsung, imbasnya tentu ada yaitu kerugian investasi. Kerugian investasi  berakibat pada defisitnya dana cadangan bank-bank tersebut. Karena lalu lintas  keuangan yang begitu cepat di bank, maka kesulitan dana cadangan tersebut bisa  berimbas kepada kesulitan likuditas (Detikfinance, 17 Agustus 2007). Krisis yang  terjadi tersebut  secara langsung maupun tidak langsung berimbas pula pada  perekonomian Indonesia yang ditandai dengan naik turunnya nilai tukar, inflasi  dan suku bunga.
Hal ini meningkat khsnya sejak awal semester II 2008 yang juga  berdampak kepada terdepresiasinya nilai tukar rupiah dengan volatilitas yang juga  meningkat. Dibandingkan akhir semesterI 2008, nilai tukar rupiah melemah  sekitar 20,5% hingga mencapai Rp11.120 per dollar AS pada akhir semester II  2008. Pelemahan ini masih terlihat meskipun volatilitasnya sudah semakin  berkurang. Perkembangan ekonomi domestikpada awal semester II 2008 ditandai  dengan tingginya inflasi sebagai dampak dari kenaikan harga BBM dan tingginya  harga komoditas pokok dunia. Pertumbuhan ekonomi yang masih tinggi pada saat  itu juga berpotensi meningkatkan tekanan inflasi ke depan sehingga Bank  Indonesia menaikkan suku bunga kebijakannya (BI rate) sebagai upaya untuk  meredam tekanan inflasi. Sejak Juli sampaidengan Oktober, secara berturut-turut  BI rate terus dinaikkan sebesar 25 bps (bits per second),sehingga mencapai 9,5%  pada Oktober 2008 (Kajian Stabilitas Keuangan No.12, Maret 2009 hal 11).

 Berikut ini adalah perubahan nilai tukar, suku bunga dan tingkat inflasi  pada awal 2008 hingga akhir 2008:  Tabel 1.1  Pergerakan Nilai Tukar, Suku Bunga dan Tingkat Inflasi  (Januari 2008- Desember 2008)  Bulan  Nilai tukar Rupiah per  dollar AS (Rp.)  Tingkat suku  bunga (%)  Tingkat inflasi  (%)  Januari  9406,35  7,96  7.36  Februari  9181,15  7,94  7.40  Maret  9184,94  7,98  8.17  April  9208,63  8,18  8.96  Mei  9290,80  8,49  10.38  Juni  9295,71  8,93  11.03  Juli  9163,45  9,25  11.90  Agustus  9149,25  9,42  11.85  September  9340,65  10,38  12.14  Oktober  10.048,35  11,15  11.77  November  11.711,15  10,98  11.68  Desember  11.324,84  10,94  11.06  Sumber: www.bi.go.id(diolah)  www.bei.co.id(diolah)  Pada Tabel 1.1 dapat dilihat pergerakannilai tukar, suku bunga dan tingkat  inflasi dari awal tahun 2008 mengalami fluktuasi ke akhir tahun 2008.

Skripsi Manajemen:Analisis Hubungan Variabel Makro Ekonomi Dengan Resiko Kebangkrutan (ALTMAN Z-SCORE) Pada Perusahaan
Download lengkap Versi PDF >>>>>>>KLIK DISINI

Bab I
Download 
 Bab II
 Download 
 Bab III - V
 Download 
Daftar Pustaka
 Download 
Lampiran
Download