BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar
Belakang
Perkembangan
reformasi sektor publik yang begitu dinamis saat ini tidak dapat dilepaskan
dari tuntutan masyarakat yang melihat secara kritis buruknya kinerja pemerintah
dalam mengelola sumber daya publik. “Perubahan suatu sistem politik, sosial,
dan serta ekonomi yang dibawa oleh arus reformasi telah menimbulkan tuntutan
yang beragam terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik” Asmadewa, (2006).
“Agenda-agenda
reformasi terhadap tuntutan perubahan organisasional kemudian menciptakan
sejumlah prinsip atau doktrin tata kelola pemerintahan seperti terangkum dalam
konsep new public management (Hood 1991), atau prinsip reinventing government”
Osborne dan Gaebler, (1993).
Beberapa agenda perubahan yang mengacu pada
prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah pemerintah berpicu pada misi
(mission-driven government), pemerintah berorientasi pada hasil
(result-oriented government), pemerintah berpicu pada pelanggan
(customer-driven government), standar atau ukuran kinerja yang jelas, tingkat
pelayanan yang diinginkan. Seperti yang telah dilakukan di Amerika Serikat pada
awal mula mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja yaitu dengan
dibentuknya Komisi Hoover pada tahun 1949 untuk mendukung konsep anggaran
berbasis kinerja hingga diberlakukannya GPRA (Government Performance and Result
Act) tahun 1993. GAO (General Accounting Office) tahun 1993 juga menjelaskan
bahwa “reformasi anggaran telah berusaha merubah penekanan anggaran dari pengendalian belanja
line item kepada alokasi sumber daya berdasarkan tujuan program dan
ukuran-ukuran hasil”.
Anggaran
berbasis kinerja di Indonesia telah diperkenalkan dalam Undang-Undang No. 17
tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menjelaskan bahwa “rencana kerja dan
anggaran disn berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai atau berbasis
kinerja”. Penjelasan Undang-Undang tersebut menguraikan bahwa anggaran berbasis
prestasi kerja merupakan upaya untuk memperbaiki proses penganggaran di sektor
publik.
Dengan disahkannya Undang-Undang No. 17 tahun
2003 tentang keuangan negara, pemerintah bersama DPR kemudian mengesahkan juga Undang-Undang
No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UndangUndang No.33 tahun 2004
tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Contoh Skripsi Akuntansi:Analisis Efektivitas Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Kasus pada SKPD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang)
Downloads Versi PDF >>>>>>>Klik Disini
 |
Bab I
|
Downloads
|
|
Bab II
|
Downloads
|
|
Bab III - V
|
Downloads
|
|
Daftar Pustaka
|
Downloads
|
|
Lampiran
|
Downloads
|
Artikel terkait skripsi diantaranya : contoh proposal penelitian kualitatif, contoh proposal penelitian kuantitatif,contoh judul skripsi, contoh skripsi,contoh proposal,download skripsi, proposal skripsi, Kumpulan Contoh skripsi, contoh artikel, contoh makalah,proposal penelitian, karya tulis, judul seminar akuntansi, proposal tentang, beasiswa disertasi, laporan ta, tugas ta, tesis akuntansi keuangan, tesis kesehatan, proposal tesis akuntansi, contoh-contoh tesis, tesis gratis, tesis contoh, contoh bab 1 tugas akhir, kumpulan tugas akhir akuntansi, proposal pengajuan tugas akhir, contoh laporan tugas akhir akuntansi, judul tugas akhir jurusan akuntansi.