BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar
Belakang Masalah
Penetapan UU No.
22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 oleh pemerintah mengenai Pemerintah
Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
berimplikasi pada tuntutan otonomi yang lebih luas dan akuntabilitas publik
yang nyata dan harus diberikan kepada pemerintah daerah (Halim, 2007:23) dalam
Sitepu (2015:1). Selanjutnya, UU ini diganti dan disempurnakan dengan UU No. 32
Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004.
Kedua
undang-undang tersebut telah mengubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban
pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke
pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD).
Sebagai
organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang
berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk
senantiasa tanggap dengan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan
terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang
baik pada pemerintah tersebut. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap
pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan
yang diamanatkan kepada mereka (Putra, 2013:1). Akibat dari disahkannya
undang-undang tentang pemerintah daerah tersebut organisasi sektor publik
mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dengan sistem desentralisasi ini,
setiap daerah dituntut agar mampu mengelola daerahnya sendiri dengan cara memaksimalkan segala potensi
sumber daya yang juga berasal dari daerah tersebut. Sebagai organisasi sektor
publik, pemerintah daerah diharapkan memiliki kinerja yang berorientasi pada
kepentingan masyarakat dan harus selalu tanggap terhadap daerahnya dengan
berupaya memberikan pelayanan yang terbaik secara transparan dan juga
berkualitas.
SKPD adalah unit
kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang
daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Kerja dan bertanggung jawab
atas aktivitas entitasnya.Putra (2013:4) menyatakan “kinerja adalah gambaran
mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan
dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam
strategic planning suatu organisasi”.Adapun Menurut Mahoneydalam Putra (2013:4)
“kinerja manajerial adalah kinerja individu anggota organisasi dalam
kegiatan-kegiatan manajerial antara lain: perencanaan, investigasi, koordinasi,
pengaturan staf, negosiasi, dan lain-lain”.Pengukuran kinerja secara
berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara
terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang.
Contoh Skripsi Akuntansi:Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Downloads Versi PDF >>>>>>>Klik Disini
Bab I
|
Downloads
| |
Bab II
|
Downloads
| |
Bab III - V
|
Downloads
| |
Daftar Pustaka
|
Downloads
| |
Lampiran
|
Downloads
|
Artikel terkait skripsi diantaranya : contoh proposal penelitian kualitatif, contoh proposal penelitian kuantitatif,contoh judul skripsi, contoh skripsi,contoh proposal,download skripsi, proposal skripsi, Kumpulan Contoh skripsi, contoh artikel, contoh makalah,proposal penelitian, karya tulis, judul seminar akuntansi, proposal tentang, beasiswa disertasi, laporan ta, tugas ta, tesis akuntansi keuangan, tesis kesehatan, proposal tesis akuntansi, contoh-contoh tesis, tesis gratis, tesis contoh, contoh bab 1 tugas akhir, kumpulan tugas akhir akuntansi, proposal pengajuan tugas akhir, contoh laporan tugas akhir akuntansi, judul tugas akhir jurusan akuntansi.