BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Pemberlakuan Undang-Undang
Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah meskipun belum secara penuh dilaksanakan, pada hakekatnya merupakan langkah reformasi yang
sangat mendasar dalam sistem administrasi
negara Republik Indonesia. Inti dari reformasi tersebut adalah pemberian otonomi yang luas, nyata, dan
bertanggung jawab kepada daerah.
Rakyat
menghendaki keterbukaan dan kemandirian serta pemberian wewenang ataupun tugas dari pemerintah pusat ke
pemerintah daerah untuk menjalankan rumah
tangga sendiri.
Kebijakan
pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah secara efektif dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2001.
Otonomi daerah merupakan kebijakan yang
dipandang secara demokratis dan memenuhi
aspek desentralisasi pemerintahan yang
sesungguhnya. Dalam pelaksanaan otonomi tersebut pemerintah daerah memiliki wewenang dan harus
kemampuan menggali sumber keuangan
sendiri, serta didukung oleh perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah serta antara propinsi dan
kabupaten/kota yang merupakan persyaratan dalam sistem pemerintahan daerah. Otonomi
daerah merupakan cara untuk melaksanakan
pembangunan dengan sungguh - sungguh sebagai sarana untuk mewujudkan cita - cita bangsa (Abdulkarim,
2007).
Dalam penelitian
Tarigan (2015 : 2) menyatakan
dalam pelaksanaan otonomi
tersebut pemerintah daerah bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan
pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber
daya nasional, serta didukung oleh perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah serta antara provinsi dan
kabupaten/kota. Dalam konteks desentralisasi,
daerah provinsi memiliki wewenang sebagaimana pemerintah pusat. Wewenang tersebut antara lain adalah
melakukan pengawasan terhadap peraturan
daerah kabupaten/kota dan keputusan kepala daerah.
Pelaksanaan
otonomi daerah didukung dengan adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah
dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Kedua
Undang-undang ini sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Contoh Skripsi Akuntansi :Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Derajat Desentralisasi, dan Derajat Kontribusi BUMD terhadap Alokasi Belanja Modal
Downloads Versi PDF >>>>>>>Klik Disini
 |
Bab I
|
Downloads
|
|
Bab II
|
Downloads
|
|
Bab III - V
|
Downloads
|
|
Daftar Pustaka
|
Downloads
|
|
Lampiran
|
Downloads
|
Artikel terkait skripsi diantaranya : contoh proposal penelitian kualitatif, contoh proposal penelitian kuantitatif,contoh judul skripsi, contoh skripsi,contoh proposal,download skripsi, proposal skripsi, Kumpulan Contoh skripsi, contoh artikel, contoh makalah,proposal penelitian, karya tulis, judul seminar akuntansi, proposal tentang, beasiswa disertasi, laporan ta, tugas ta, tesis akuntansi keuangan, tesis kesehatan, proposal tesis akuntansi, contoh-contoh tesis, tesis gratis, tesis contoh, contoh bab 1 tugas akhir, kumpulan tugas akhir akuntansi, proposal pengajuan tugas akhir, contoh laporan tugas akhir akuntansi, judul tugas akhir jurusan akuntansi.