BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Perencanaan pembangunan ekonomi yang
berorientasi pada pertumbuhan (growth)
merupakan awal proses pembangunan suatu negara. Pembangunan suatu negara diharapkan mampu memberikan hasil nyata
yaitu Pro Growth, Pro Poor, Pro Job
dan Pro Environment yang artinya menciptakan pertumbuhan ekonomi,
kesempatan kerja,
pengentasan kemiskinan dan
pelestarian lingkungan untuk kesejahteraan rakyat.
Hal ini sejalan
dengan strategi kebijakan
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN)
2010-2014 di bidang kesejateraan
rakyat melalui pelaksanaan
kebijakan pembangunan manusia, penurunan kemiskinan dan pengangguran dan
penanganan mitigasi bencana yang efektif. Kendala
utama pembangunan suatu
negara yang sedang
berkembang adalah kurangnya
optimalisasi pendataan dan
penggunaan sumber-sumber pendapatan. Kalau masalah kekurangan sumber
pendapatan ini bisa diatasi dengan baik,
maka proses pembangunan di negara-negara sedang berkembang akan lebih cepat mencapai sasaran.
Sejak bergulirnya
era reformasi tahun
1999, pembangunan di
Indonesia memasuki era otonomi.
Otonomi diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dan UU
Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat
dan Daerah. Kedua
undang-undang otonomi daerah ini merupakan revisi terhadap UU
Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999 sehingga
kedua undang-undang tersebut sudah tidak berlaku lagi.
Otonomi daerah
adalah hak, wewenang
dan kewajiban daerah
untuk mengatur dan
mengurus rumah tangganya
sendiri sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Dari pengertian
tersebut di atas
maka akan tampak bahwa daerah diberi hak otonom oleh
pemerintah pusat untuk mengatur dan
mengurus kepentingan sendiri.
Sejalan dengan
diberlakukannya undang-undang otonomi
tersebut pemerintah daerah
diberikan kewenangan menyelenggarakan pemerintah
daerah yang lebih
luas, nyata dan
bertanggung jawab. Adanya
pembagian kewenangan tugas
fungsi dan peran
antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah
tersebut menyebabkan masing-masing
daerah harus memiliki
sumber pendapatan yang cukup. Pemerintah
daerah harus memiliki
sumber pembiayaan yang
memadai dalam menyelenggarakan pemerintahan
daerah, sehingga diharapkan masingmasing daerah akan dapat lebih maju,
mandiri, sejahtera dan kompetitif di dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan
daerahnya masing-masing.
Contoh Skripsi Akuntansi :Pengaruh Dana Bagi Hasil, Pertumbuhan Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Moderating Pada PEMDA
Downloads Versi PDF >>>>>>>Klik Disini
 |
Bab I
|
Downloads
|
|
Bab II
|
Downloads
|
|
Bab III - V
|
Downloads
|
|
Daftar Pustaka
|
Downloads
|
|
Lampiran
|
Downloads
|
Artikel terkait skripsi diantaranya : contoh proposal penelitian kualitatif, contoh proposal penelitian kuantitatif,contoh judul skripsi, contoh skripsi,contoh proposal,download skripsi, proposal skripsi, Kumpulan Contoh skripsi, contoh artikel, contoh makalah,proposal penelitian, karya tulis, judul seminar akuntansi, proposal tentang, beasiswa disertasi, laporan ta, tugas ta, tesis akuntansi keuangan, tesis kesehatan, proposal tesis akuntansi, contoh-contoh tesis, tesis gratis, tesis contoh, contoh bab 1 tugas akhir, kumpulan tugas akhir akuntansi, proposal pengajuan tugas akhir, contoh laporan tugas akhir akuntansi, judul tugas akhir jurusan akuntansi.