BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar
Belakang Masalah
Sebagai suatu
bentuk organisasi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
berupa peningkatan kesejahteraan, peningkatan keamanan, peningkatan mutu
pendidikan serta peningkatan mutu kesehatan dan lain-lain, entitas pemerintah
merupakan sebuah organisasi yang orientasi utamanya tidak untuk mencari
keuntungan (laba). Jika dibandingkan dengan organisasi nirlaba lainnya, entitas
pemerintah memiliki karakteristik khs yang menjadikan entitas ini lebih
terkesan merupakan suatu lembaga politik daripada lembaga ekonomi.
Akan tetapi,
adanya karakteristik tersebut tidak berarti bahwa entitas pemerintah tidak
memerlukan lembaga ekonomi. Sebagaimana organisasi nirlaba lainnya, entitas
pemerintah juga memerlukan sebuah lembaga ekonomi untuk mengatur perekonomian
pemerintah, termasuk pengaturan mengenai pendapatan pemerintah yang berasal
dari pajak, retribusi, ekspor-impor, dan lain-lain, serta pengaturan mengenai
pengeluaran pemerintah dalam membiayai belanja negara serta kegiatan
operasional pemerintah guna mendukung pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.
Entitas
pemerintah terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada masa
pemerintahan orde baru, pemerintah pusat melakukan seluruh pengaturan ekonomi negara, dimana pemerintah pusat
menyokong sepenuhnya dana yang dibutuhkan daerah dalam rangka membiayai seluruh
kegiatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di
daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah tidak perlu berupaya untuk
mendapatkan penghasilan guna membiayai seluruh kegiatan dan operasionalnya.
Namun,
terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada awal tahun 1996 hingga
tahun 1997 menyadarkan pemerintah serta masyarakat akan kebutuhan reformasi
total pada sistem pemerintahan yang ada di negara ini. Salah satu pelaksanaan
reformasi pemerintah adalah diberlakukannya otonomi daerah.
Pemberlakuan
otonomi daerah tersebut disebabkan oleh ketidakmerataan pembangunan yang
berjalan selama ini sehingga menyebabkan ketimpangan antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah. Selain itu, campur tangan penuh pemerintah pusat di masa
lalu menyebabkan terhambatnya kreativitas serta upaya pengembangan potensi
masing-masing daerah. Pemberlakuan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat
proses pelayanan kepada masyarakat serta pembangunan daerah melalui peningkatan
pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan
daerah, serta untuk memudahkan masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD). Pelaksanaan
otonomi daerah diharapkan mampu menciptakan persaingan yang sehat antar daerah
dan mendorong peningkatan inovasi daerah untuk mengeksplorasi kekayaan daerah
yang dimilikinya, sehingga hasil dari
eksplorasi tersebut mampu menjadi pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk
membiayai kebutuhan atas kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Contoh Skripsi Akuntansi:Analisis Kesehatan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah
Downloads Versi PDF >>>>>>>Klik Disini
 |
Bab I
|
Downloads
|
|
Bab II
|
Downloads
|
|
Bab III - V
|
Downloads
|
|
Daftar Pustaka
|
Downloads
|
|
Lampiran
|
Downloads
|
Artikel terkait skripsi diantaranya : contoh proposal penelitian kualitatif, contoh proposal penelitian kuantitatif,contoh judul skripsi, contoh skripsi,contoh proposal,download skripsi, proposal skripsi, Kumpulan Contoh skripsi, contoh artikel, contoh makalah,proposal penelitian, karya tulis, judul seminar akuntansi, proposal tentang, beasiswa disertasi, laporan ta, tugas ta, tesis akuntansi keuangan, tesis kesehatan, proposal tesis akuntansi, contoh-contoh tesis, tesis gratis, tesis contoh, contoh bab 1 tugas akhir, kumpulan tugas akhir akuntansi, proposal pengajuan tugas akhir, contoh laporan tugas akhir akuntansi, judul tugas akhir jurusan akuntansi.