BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar
Belakang Masalah
Belanja daerah,
atau yang dikenal dengan pengeluaran pemerintah daerah dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD), merupakan
salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, belanja daerah dikenal
sebagai salah satu
instrumen kebijakan fiskal
yang dilakukan pemerintah
(pemerintah daerah), di samping
pos pendapatan pemerintah daerah. Semakin besar belanja daerah diharapkan
akan makin meningkatkan
kegiatan perekonomian daerah
(terjadi ekspansi perekonomian).
Di sisi
lain, semakin besar
pendapatan yang dihasilkan
dari pajak-pajak dan retribusi atau
penerimaan penerimaan yang
bersumber dari masyarakat,
maka akan mengakibatkan
menurunnya kegiatan perekonomian
(terjadi kontraksi perekonomian).
Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 30
Tahun 2006 menegaskan, belanja daerah merupakan semua
pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang
mengurangi ekuitas dana
lancar, yang merupakan
kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya
kembali oleh daerah.
Belanja daerah
digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
pemerintah daerah (propinsi
ataupun kabupaten/kota) yang
meliputi urusan wajib dan urusan
pilihan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juga telah menentukan, struktur belanja
terdiri dari belanja tidak langsung, dan belanja langsung.
Belanja tidak
langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi: belanja
pegawai, belanja bunga,
belanja subsidi, belanja
hibah, bantuan sosial,
belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.
Sedangkan
belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan
kegiatan yang meliputi: belanja pegawai, belanja
barang dan jasa,
serta belanja modal.
Selain itu belanja
penyelenggaraan urusan wajib
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 diprioritaskan untuk
melindungi dan meningkatkan
kualitas kehidupan masyarakat
dalam upaya memenuhi
kewajiban daerah yang
diwujudkan dalam bentuk
peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan
sistem jaminan sosial.
Contoh Skripsi Akuntansi:Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah
Downloads Versi PDF >>>>>>>Klik Disini
 |
Bab I
|
Downloads
|
|
Bab II
|
Downloads
|
|
Bab III - V
|
Downloads
|
|
Daftar Pustaka
|
Downloads
|
|
Lampiran
|
Downloads
|
Artikel terkait skripsi diantaranya : contoh proposal penelitian kualitatif, contoh proposal penelitian kuantitatif,contoh judul skripsi, contoh skripsi,contoh proposal,download skripsi, proposal skripsi, Kumpulan Contoh skripsi, contoh artikel, contoh makalah,proposal penelitian, karya tulis, judul seminar akuntansi, proposal tentang, beasiswa disertasi, laporan ta, tugas ta, tesis akuntansi keuangan, tesis kesehatan, proposal tesis akuntansi, contoh-contoh tesis, tesis gratis, tesis contoh, contoh bab 1 tugas akhir, kumpulan tugas akhir akuntansi, proposal pengajuan tugas akhir, contoh laporan tugas akhir akuntansi, judul tugas akhir jurusan akuntansi.