BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar
Belakang
Belanja modal
yang sebagai perubahan yang fundamental di dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
telah mulai dilakukan pasca reformasi
dengan didasarkan pada peraturan-peraturan mengenai otonomi daerah. Sebelumnya di dalam APBD,
pengaokasian untuk jenis belanja berupa
investasi, diklasifikasikan ke dalam belanja pembangunan.
Layaknya belanja
pembangunan, belanja modal dilakukan oleh pemerintah daerah untuk pengadaan asset daerah sebagai
investasi, dalam rangka membiayai
pelaksanaan otonomi daerah yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alokasi
belanja modal disesuaikan dengan
kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana untuk kelancaran aktivitas kegiatan pemerintah daerah tersebut.
Dalam era
desentralisasi fiskal diharapkan juga terjadinya peningkatan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor
publik. Peningkatan layanan ini diprediksi
dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat
terwujud apabila ada upaya serius pemerintah
dengan memberikan berbagai fasilitas pendukung. Oleh sebab itu, dari berbagai jenis anggaran belanja daerah
Pemerintah Daerah mengalokasikan dana
berbentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini
didasarkan pada kebutuhan daerah akan
sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik .
Dengan
bertambahnya kewenangan dan tanggungjawab pemerintah daerah dan anggaran daerah yang semakin besar
guna membiayai penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan, maka perlu digali sumbersumber penerimaan daerah.
Sumber-sumber penerimaan daerah berasal dari daerah itu sendiri dan bantuan berupa transfer
dari pemerintah pusat. Sumber pembiayaan
utama pemerintahan dan pembangunan daerah baik provinsi , kabupaten dan kota berasal dari kemandirian
daerah yang bersumber dari Pendapatan
Asli Daerah (PAD). Sementara subsidi atau transfer dari tingkat pemerintah pusat berupa dana perimbangan
merupakan sumber penerimaan pendukung
atau tambahan saja. Oleh sebab itu
jelaslah bahwa besarnya Pendapatan Asli
Daerah (PAD) menjadi salah satu indikator penting dari kewenangan keuangan. Kewenangan untuk
memperdayakan sumber keuangan sendiri
dilakukan dalam wadah PAD yang sumber utamanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah.
Contoh Skripsi Akuntansi:Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umun Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintahan KabupatenKota di ProvinsiSumatera Barat
Downloads Versi PDF >>>>>>>Klik Disini
 |
Bab I
|
Downloads
|
|
Bab II
|
Downloads
|
|
Bab III - V
|
Downloads
|
|
Daftar Pustaka
|
Downloads
|
|
Lampiran
|
Downloads
|
Artikel terkait skripsi diantaranya : contoh proposal penelitian kualitatif, contoh proposal penelitian kuantitatif,contoh judul skripsi, contoh skripsi,contoh proposal,download skripsi, proposal skripsi, Kumpulan Contoh skripsi, contoh artikel, contoh makalah,proposal penelitian, karya tulis, judul seminar akuntansi, proposal tentang, beasiswa disertasi, laporan ta, tugas ta, tesis akuntansi keuangan, tesis kesehatan, proposal tesis akuntansi, contoh-contoh tesis, tesis gratis, tesis contoh, contoh bab 1 tugas akhir, kumpulan tugas akhir akuntansi, proposal pengajuan tugas akhir, contoh laporan tugas akhir akuntansi, judul tugas akhir jurusan akuntansi.