BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Sejak tahun
1999, Negara Kesatuan Indonesia menganut sistem pemerintahan yang bersifat desentralisasi atau
yang sering dikenal sebagai era otonomi
daerah. Kebijaksanaan otonomi daerah di Indonesia dirumuskan dalam Undang – Undang No.22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah yang direvisi dengan
Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang – Undang No. 12 Tahun 2008 serta dirumuskan pula dalam Undang
– Undang No. 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah direvisi dengan Undang – Undang No. 33 Tahun
2004. Kedua undang – undang di bidang
otonomi daerah tersebut telah menetapkan pemberian wewenang otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan
bertanggung jawab kepada daerah.
Berdasarkan
Undang-Undang tersebut, daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri
dengan sesedikit mungkin campur tangan
pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber
keuangan yang dimilikinya sesuai dengan
kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.
Undang-Undang
tersebut memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber
daya ke dalam belanja modal dengan
menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan
Rakyat sebagai lembaga legislatif
terlebih dahulu menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) sebagai pedoman dalam pengalokasian
sumber daya dalam APBD.
Peningkatan alokasi
belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur, peralatan dan infrastruktur
sangat penting untuk meningkatkan produktivitas
perekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. Saragih (2003)
menyatakan bahwa pemanfaatan belanja
hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti untuk melakukan aktivitas pembangunan.Sejalan dengan
pendapat tersebut, Stine (1994) dalam
Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk
program–program pelayanan publik.Kedua
pendapat ini menyirat pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.
Contoh Skripsi Akuntansi :Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal
Downloads Versi PDF >>>>>>>Klik Disini
 |
Bab I
|
Downloads
|
|
Bab II
|
Downloads
|
|
Bab III - V
|
Downloads
|
|
Daftar Pustaka
|
Downloads
|
|
Lampiran
|
Downloads
|
Artikel terkait skripsi diantaranya : contoh proposal penelitian kualitatif, contoh proposal penelitian kuantitatif,contoh judul skripsi, contoh skripsi,contoh proposal,download skripsi, proposal skripsi, Kumpulan Contoh skripsi, contoh artikel, contoh makalah,proposal penelitian, karya tulis, judul seminar akuntansi, proposal tentang, beasiswa disertasi, laporan ta, tugas ta, tesis akuntansi keuangan, tesis kesehatan, proposal tesis akuntansi, contoh-contoh tesis, tesis gratis, tesis contoh, contoh bab 1 tugas akhir, kumpulan tugas akhir akuntansi, proposal pengajuan tugas akhir, contoh laporan tugas akhir akuntansi, judul tugas akhir jurusan akuntansi.