BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Pengelolaan
keuangan daerah merupakan
salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan
ditetapkannya UU No 32 tahun 2004
yang sekarang direvisi
menjadi UU No.
12 tahun 2008 tentang Pemerintahan
Daerah dan UU No. 33
tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah.
Kedua undang – undang
tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan
yang dimaksud diantaranya
adalah keleluasaan dalam
mobilisasi sumber dana,
menentukan arah, tujuan dan
target penggunaan anggaran Ketentuan
dalam undang – undang
No. 17 tahun
2003 pasal 36 ayat (1)
tentang keuangan Negara,
mengamanatkan penggunaan basis akrual dalam
pengakuan dan pengukuran
pendapatan dan belanja, yang berbunyi sebagai berikut : Ketentuanmengenai pengakuan dan pengukuran
pendapatan dan belanja
berbasis akrual sebagaimana
dimaksud dalam pasal
(1) angka 13,14,15
dan 15 undang–undang
ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam
5 tahun. Selama pengakuan
dan pengukuran pendapatandan
belanja berbasis akrual
belum dilaksanakan digunakan
pengakuan dan pengukuran
berbasis kas Berdasarkan penjelasan
UU Nomor 17
Tahun 2003, asas pengelolaan keuangan Negara antara
lain : 2 1.
Akuntabilitas; 2. Profesionalitas; 3.
Proporsionalitas; 4. Keterbukaan pengelolaan keuangan Negara; 5.
Pemeriksaan keuangan oleh
badan pemeriksa yang bebas dan
mandiri Dalam rangka menciptakan
tata kelola yang
baik (good governance),
pemerintah Indonesia terus
melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan
transparansi dan akuntanbilitas pengelolaan keuangan
Negara, salah satunya
adalah dengan melakukan pengembangan
kebijakan akuntansi pemerintah
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang
bertujuan untuk memberikan
pedoman pokok dalam penynan dan
penyajian laporan keuangan pemerintah baik
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. SAP merupakan persyaratan
yang mempunyai kekuatan
hukun dalam upaya peningkatan
kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia PP No.
71 Tahun 2010
merupakan revisi dari PP No. 24 tahun 2005
yang digunakan instansi
publik sebagai acuan
dan pedoman dalam kegiatan pengelolaan keuangannya. Contoh Skripsi Akuntansi :Analisis Kesiapan Pencatatan dan Pelaporan Keuangan berbasis akrual pada Dinas Pendapatan (DISPENDA)
Downloads Versi PDF >>>>>>>Klik Disini
 |
Bab I
|
Downloads
|
|
Bab II
|
Downloads
|
|
Bab III - V
|
Downloads
|
|
Daftar Pustaka
|
Downloads
|
|
Lampiran
|
Downloads
|
Artikel terkait skripsi diantaranya : contoh proposal penelitian kualitatif, contoh proposal penelitian kuantitatif,contoh judul skripsi, contoh skripsi,contoh proposal,download skripsi, proposal skripsi, Kumpulan Contoh skripsi, contoh artikel, contoh makalah,proposal penelitian, karya tulis, judul seminar akuntansi, proposal tentang, beasiswa disertasi, laporan ta, tugas ta, tesis akuntansi keuangan, tesis kesehatan, proposal tesis akuntansi, contoh-contoh tesis, tesis gratis, tesis contoh, contoh bab 1 tugas akhir, kumpulan tugas akhir akuntansi, proposal pengajuan tugas akhir, contoh laporan tugas akhir akuntansi, judul tugas akhir jurusan akuntansi.