BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Penyelenggaraan
pemerintahan negara didasarkan pada Pasal 1 UndangUndang Dasar 1945 yang
menetapkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, sehingga
tujuan mencapai masyarakat yang adil dan
makmur merupakan kewajiban Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selanjutnya, dalam Pasal 18
Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen
mengatur bahwa Negara Indonesia terbagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi tersebut dibagi
atas Kabupaten/Kota, dan tiap-tiap Provinsi,
Kabupaten/Kota tersebut mempunyai Pemerintahan Daerah yang kewenangan dan tanggung jawab pemerintahan
dilaksanakan secara hirarkis dari Pemerintah
Pusat ke Pemerintah Daerah. Dengan demikian, pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan
nasional yang dilaksanakan berdasarkan
prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional.
(Soekarwo, 2003) Kualitas kinerja lembaga
dalam pemerintahan berkorelasi positif dengan daya dukung pembiayaan yang ada. Dukungan
sumber daya keuangan yang memadai
mempengaruhi optimalisasi kinerja lembaga pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugasnya melayani
masyarakat. Dengan demikian, pelimpahan kewenangan
pemerintahan dari pusat ke daerah harus juga disertai dengan pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan
kepada pemerintah daerah supaya daerah
memiliki kemandirian dalam membiayai belanja pemerintahan dan kegiatan pembangunan di daerah tanpa
tergantung kepada pusat. Oleh karena itu, desentralisasi pengelolaan keuangan daerah
oleh pemerintah daerah merupakan aspek
terpenting bagi kerja pemerintahan dan pembangunan. (Chalid, 2005) Di
Indonesia, dorongan desentralisasi telah melahirkan dua UndangUndang (UU),
yaitu UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi menadi UU Nomor 32 Tahun
2004 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah direvisi menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004.
Kedua undang-undang ini mengamanatkan
berbagai perubahan yang sangat mendasar mengenai pengaturan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
khsnya dalam bidang administrasi
pemerintahan dan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Contoh Skripsi Economic Development:Analisis Kemampuan Keuangan Daerah di KabupatenKota di Sumatera Utara
Downloads Versi PDF >>>>>>>Klik Disini
 |
Bab I
|
Downloads
|
|
Bab II
|
Downloads
|
|
Bab III - V
|
Downloads
|
|
Daftar Pustaka
|
Downloads
|
|
Lampiran
|
Downloads
|
Artikel terkait skripsi diantaranya : contoh proposal penelitian kualitatif, contoh proposal penelitian kuantitatif,contoh judul skripsi, contoh skripsi,contoh proposal,download skripsi, proposal skripsi, Kumpulan Contoh skripsi, contoh artikel, contoh makalah,proposal penelitian, karya tulis, judul seminar akuntansi, proposal tentang, beasiswa disertasi, laporan ta, tugas ta, tesis akuntansi keuangan, tesis kesehatan, proposal tesis akuntansi, contoh-contoh tesis, tesis gratis, tesis contoh, contoh bab 1 tugas akhir, kumpulan tugas akhir akuntansi, proposal pengajuan tugas akhir, contoh laporan tugas akhir akuntansi, judul tugas akhir jurusan akuntansi.