BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Negara Republik
Indonesia merupakan negara
hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan
bangsa yang adil
dan sejahtera, aman,
tenteram, dan tertib,
serta menjamin kedudukan hukum
yang sama bagi warga masyarakat. Untuk mencapai tujuan
tersebut, tentunya dibutuhkan
biaya yang sangat
besar. Biaya tersebut tentunya
didapat dari penghasilan
negara yang berasal
dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan/atau dari hasil kekayaan
alam yang ada di dalam negara itu sendiri.
Saat ini, sumber
penghasilan terbesar negara Indonesia adalah berasal dari sektor
perpajakan. Menurut data
pokok APBN tahun
2011-2014, Kementrian Keuangan
Republik Indonesia merencanakan
pendapatan negara tahun
2014 sebesar Rp. 1.633,1 Trilliun
termasuk pendapatan dari sektor
perpajakan sebesar Rp. 1.246,1 Trilliun.
Dapat dikatakan 78% pendapatan negara berasal dari sektor perpajakan
(www.anggaran.depkeu.go.id).
Hal tersebut yang menjadikan
perpajakan sebagai sektor yang paling
vital dalam pembangunan negara.
Peran masyarakat
dalam pemenuhan kewajiban di bidang
perpajakan perlu ditingkatkan dengan
mendorong kesadaran dan pemahaman
bahwa pajak adalah sumber utama
pembiayaan negara dan
pembangunan nasional serta
merupakan salah satu
kewajiban kenegaraan sehingga
setiap anggota masyarakat
wajib berperan aktif dalam
melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya karena pajak 2 dipungut dari
warga negara Indonesia
dan menjadi salah
satu kewajiban yang dapat
dipaksakan penagihannya.
Salah satu
sistem pemungutan pajak yang dianut oleh negara Indonesia adalah Self
Assesment System. Dimana
anggota masyarakat Wajib
Pajak diberi kepercayaan
untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional
melalui sistem menghitung,
memperhitungkan, melaporkan, serta
membayar sendiri pajak yang terutang.
(Purwono, 2010:13). Sistem
ini mulai diaplikasikan
sejak reformasi perpajakan (tax reform) tahun 1983 setelah
terbitnya Undang- Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentua
Umum dan Tata
Cara Perpajakan yang
mulai berlaku sejak tanggal 1
Januari 1984.
Contoh Skripsi Akuntansi:Analisis Pengaruh Penagihan Pajak Aktif Terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Medan Timur)
Downloads Versi PDF >>>>>>>Klik Disini
Bab I
|
Downloads
| |
Bab II
|
Downloads
| |
Bab III - V
|
Downloads
| |
Daftar Pustaka
|
Downloads
| |
Lampiran
|
Downloads
|
Artikel terkait skripsi diantaranya : contoh proposal penelitian kualitatif, contoh proposal penelitian kuantitatif,contoh judul skripsi, contoh skripsi,contoh proposal,download skripsi, proposal skripsi, Kumpulan Contoh skripsi, contoh artikel, contoh makalah,proposal penelitian, karya tulis, judul seminar akuntansi, proposal tentang, beasiswa disertasi, laporan ta, tugas ta, tesis akuntansi keuangan, tesis kesehatan, proposal tesis akuntansi, contoh-contoh tesis, tesis gratis, tesis contoh, contoh bab 1 tugas akhir, kumpulan tugas akhir akuntansi, proposal pengajuan tugas akhir, contoh laporan tugas akhir akuntansi, judul tugas akhir jurusan akuntansi.
