BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Munculnya otonomi
daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang
bercoraksentralisasi mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralisasi, yaitu dengan
memberikan keleluasaan kepada daerah
dalam mewujudkan daerah otonomyang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat sesuai kondisi dan
potensi wilayahnya. Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil
guna penyelenggaraan pemerintah daerah,
terutama dalam pelaksanakanpembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan
kesatuan politik dan kesatuan bangsa.
Pelaksanaan pembangunan
yangdiharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, bergantung kepada
pelaksanaannya, baik pihak Eksekutif
yaitu Bupati/Walikota beserta jajarannya maupun mitra Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu pihak Legislatif (DPRD)
yang bersama-sama merumuskan perencanaan
penggunaan anggaran dan pengawasannya. Pemerintah Kabupaten / Kota harus memiliki sumber daya manusia yang
berkualitas yang dapat melaksanakan
tugas seperti meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam era otonomi daerah saat ini,Pemerintah
sangat menentukan besar kecilnya
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan diperoleh daerah Contoh Skripsi Public Administration 2 (Kabupaten/Kota). Selain Pendapatan Asli
Daerah (PAD), potensi lainnya adalah Dana
Alokasi Umum (DAU) yang merupakan sumber pembiayaan bagi membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) baik biaya rutin seperti
belanja pegawai dan pengadaan barang Pemerintah Kabupaten dan Kota, juga untuk membiayai pembangunan, walaupunada
juga Dana Alokasi Khusus (DAK) seperti
proyek di bidang pertanian, kesehatan, pendidikan, dan sektor lainnya.
Pada dasarnya pemerintah daerah
di Indonesia, memperoleh 5 sumber pendapatan
atau keuangan yang dimungkinkan oleh perundang-undangan, yaitu (Undang – Undang No 32 Tahun 2004): 1. Sumber pendapatan Asli Daerah, yang
diperoleh dari berbagai sumber perpajakan
daerah dan juga pungutan dari retribusi 2.
Penerimaan dari opsen atau bagi hasil pajak 3. Sumber penerimaan daerah yang berupa
subsidi dari pemerintah pusat 4. Sumber
penerimaan dari perusahaan daerah 5.
Sumber pinjaman dari pinjaman daerah.
Dalam upaya mengelola urusan
pemerintahan daerah yang lahir sebagai konsekwensi
otonomi, daerah harus mampu mengumpulkan
uang sebagai instrumen pembiayaan.
Berdasarkan Undang – Undang Pemerintah Daerah, diatur pembagian urusan yang sifatnya wajib dan urusan
yang sifatnya pilihan yang harus
diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Untuk mampu membiayai pelaksanaan urusan tersebut maka pemerintah
daerah diberi wewenang melakukan Contoh
Skripsi Public Administration 3 pemungutan
yang berupa pajak dan atau retribusi daerah sebagaimana diatur dalam undang – undang 33 tahun 2004.
Pajak dan retribusi daerah
merupakan bagian pendapatan yang strategis bagi daerah untuk biaya penyelenggaraan
pemerintahan. Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah(PAD)
yang bersumber dari daerah itu sendiri.
Pungutan ini harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerahuntuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di
daerah.(Stevanus J. Gomies, Victor Pattiasina. Analisis Kontribusi Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan
Asli Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara, Volume 13 No 2, asset September 2011) Berdasarkan ketentuan pasal 157 Undang –
Undang No 32 Tahun 2004 ini, selanjutnya
pemerintah daerahmelakukan upaya pemungutan pajak dan retribusi daerah. Agar pemungutan itu tidak
menimbulkan permasalahan bagi rakyat di
daerah, maka diatur dalam undang – undang tentang pajak dan retribusi daerah. Saat ini, Undang – undang yang berlaku
adalah undang – undang nomor 28 tahun
2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Hasil pemungutan pajak dan retribusi daerah menjadi sumber utama
pendapatan asli daerah. Selanjutnya PAD menjadi
indikator keberhasilan kinerja pemerintahan daerah yang pada akhirnya akan menjadi kekuatan utama dalam mendukung
APBD.
Retribusi Daerah digolongkan
menjadi retribusi jasa umum,retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.
Retribusi izin mendirikan bangunan merupakan
salah satu jenis retribusi perizinan tertentu yang juga berperan dalam penerimaan pendapatan asli daerah yang
dipungut oleh pemerintah daerah melalui dinas
terkait.
Contoh Skripsi Public
Administration 4 Salah satu daerah yang sumber penerimannya
berasal dari retribusi izin mendirikan
bangunan adalah Kabupaten Dairi, yang pada awalnya dikelola oleh dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten
Dairi, namun sejak bulan Maret 2012
Retribusi Izin mendirikan Bangunan
menjadi dikelola oleh Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Dairi. Proses pelaksanaan pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan
di kabupaten dairi ini bisa dibilang
belum berjalan secara optimal, dapat dilihat dari pencapaian target penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan
selama 4 tahun terakhir sebagaimana yang
terlihat pada tabel di bawah ini: Tabel
1.1 Persentase Penerimaan Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan Tahun Target Realisasi
% 2009 Rp 185.000.000,00 Rp 124.079.978,00 67.07 % 2010 Rp
200.000.000,00 Rp 208.493.217,00 104,25% 2011 Rp
200.000.000,00 Rp 212.774.068,50 106,39 % 2012 Rp
300.000.000,00 Rp 208.391.829,40 59,54 % 2013 Rp
350.000.000,00 Rp 167.081.610,00 47,74 % Sumber : Dinas Pendapatan KabupatenDairi (Data
diolah 2014) Contoh Skripsi Public
Administration 5 Grafik
1.1 Grafik Penerimaan Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan Berdasarkan tabel
diatas Persentase penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Dairi cendrung mengalami
fluktuasi (naik turun), namun demikian dapat kita perhatikan perkembangan daerah tersebut saat ini dan masa
yang akan datang diharapkan retribusi
Izin Mendirikan Bangunan akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan daerah tersebut.
Dalam hal ini, Retribusi
IzinMendirikan Bangunan masih banyak permasalahan
dan tantangan yang dihadapi baik dari pemerintah maupun dari masyarakat Kabupaten Dairi itu sendiri. Dalam
penyelenggaraan pemerintahan khususnya
dalam bidang pelayanan perizinan Kabupaten Dairi dari tahun ke tahun harus terus berbenah untuk meningkatkan
kualitas pelayanannya. Karena menurut
keterangan dari beberapa masyarakat Kabupaten Dairi yang mengurus Rp0, Rp50.000.000, Rp100.000.000, Rp150.000.000,
Rp200.000.000, Rp250.000.000, Rp300.000.000, Rp350.000.000, Rp400.000.000, 2009
2010 2011 2012 2 Target Realisasi Contoh Skripsi Public Administration 6 Izin Mendirikan Bangunan menyatakan bahwa
dalam pengurusan izin tersebut pelayanan
pemerintah pada dinas terkait kurang memuaskan, dan sulitnya prosedur yang harus diikuti serta
tingginyatarif retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah membuat masyarakat mengeluh dalam
pengurusan izin mendirikan bangunan
tersebut.
Selain itu tantangan yang
dihadapi oleh pemerintah kabupaten Dairi adalah Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus
izin, Minimnya transportasi lintas desa,
kecamatan dan ibukota kabupaten, Rendahnya dukungan pihak terkait, Rendahnya kesadaran masyarakat untuk
penyediaan lahan, kurangnya kesadaran masyarakat
akan kegunaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan, adanya anggapan bahwa melakukan renovasi/rehabilitas terhadap
bangunan tidak perlu meminta Izin kepada
Pemerintah Daerah setempat melalui dinas terkait sehingga keadaan merugikan pemerintah daerah, padahal dalam
mendirikan bangunan dengan tidak meminta
Izin kepada Pemerintah Daerah setempat melalui dinas terkait, maka tidak terjaganya ketertiban, keselarasan,
kenyamanan, dan keamanan dari bangunan
itu sendiri terhadap penghuninya maupun lingkungan sekitarnya.
Sehingga penerimaan melalui
retribusi izin mendirikan bangunan di Kabupaten
Dairi tidak dilakukan secara optimal yang berpengaruh terhadap Pendapat Asli Daerah. Seperti yang diketahui
bahwa Salah satu yang cukup mendapat
perhatian penting didalam mengisikas daerah adalah retribusi izin mendirikan bangunan. Walaupun jumlahnyalebih
kecil dari pendapatan lainnya, akan
tetapi apabila pengelolaannya dilakukan
secara baik pasti akan memberikan
andil yang besar dalam mengisi kas daerah.
Contoh Skripsi Public
Administration 7 Berdasarkan
uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam
bentuk skripsi dengan judul “Strategi
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Studi Pada
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Dairi)”.
1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakangdiatas maka
diperlukan perumusan masalah yang sangat
berguna bagi arah dan langkah penelitian. Adapun perumusan masalah yang diajukan olehpeneliti
adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan
Ancaman yang dihadapi dalam meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada KPPT Kabupaten
Dairi? 2. Bagaimana Strategi dalam Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah melalui Penerimaan
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Pada KPPT Kabupaten Dairi? 1.3. Tujuan Penelitian Setiap penelitian yang
dilakukan tentunya mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuanpenelitian
tentunya jelas diketahui sebelumnya.
Suatu riset khusus dalam ilmu pengetahuan empiris pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan
menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan
itu sendiri.
Tujuan penelitian ini adalah
untuk memberikan jawaban terhadap perumusan
masalah yang telah dikemukakan diatas, yakni: Contoh Skripsi Public Administration 8 1.
Untuk mengetahui Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman dalam peningkatan Pendapatan AsliDaerah (PAD)
melalui penerimaan retribusi Izin
Mendirikan Bangunan daerah pada Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Dairi.
2. Untuk merumuskan strategi yang dilakukan
dalam peningkatan pendapatan asli daerah
melalui penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan daerah pada Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi.
1.4. Manfaat Penelitian Manfaat penelitian merupakan hasil penelitian
yang dilakukan. Manfaat penelitian yang
dimaksud dalam hal ini encakup hal – hal sebagai berikut: 1.
Secara subjektif, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk melatih, meningkatkan, dan mengembangkan kemampuan
berpikir ilmiah, sistematis, dan
metodologi yang digunakan penulis dalam menyusun suatu wacana baru dalam memperkaya ilmu pengetahuan
dan wawasan, khususnya mengenai
Peningkatan pendapatan asli daerah.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini
diharapkan memberikan sumbangan pemikiran
bagi instansi terkait mengenai retribusi
izin mendirikan bangunan dalam
meningkatkan pendapatanasli daerah. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi untuk
mengambil kebijakan yang mengarahkan
kepada kemajuan institusi yang bersangkutan.
Contoh Skripsi Public
Administration 9 1.5. Kerangka Teori Menurut Hoy dan Miskel teori
adalah seperangkap konsep, asumsi dan generalisasi
yang dapat digunakanuntuk mengungkapkan dan menjelaskan perilaku dalam berbagai organisasi(Sogiyono,
2005 : 55).
Kerangka teori adalah bagian dari
penelitian, tempat peneliti memberikan penjelasan
tentang hal – hal yang berhubungan dengan variabel pokok, sub variabel atau pokok masalah yang ada dalam
penelitian (Arikunto, 2002 : 92).
1.5.1 Strategi 1.5.1.1 Pengertian Strategi Strategi berasal dari bahasa Yunani
“Strategos” terdiri dari dua kata Stratos yang berarti militer dan ag yang berarti
memimpin, seni atau ilmu menjadi seorang
jendaral, yakni jendral yang mampu untuk memimpin tentara, memenangkan pertempuran, mempertahankan
wilayah kekuasaan,melindungi, dan bahkan
mampu untuk menghancurkan musuh.
Definisi mengenai strategi telah
banyak dikemukakan oleh para ahli namun terdapat
berbagai macam definisi yang dikemukakan tergantung bagaimana cara memandang strategi itu seperti apa. Jauch dan
Glueckmendefinisikan strategi adalah
rencana yang disatukan, menyeluruh,
terpadu, yang mengaitkan keunggulan
organisasi dengan tantangan lingkungan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama organisasi dapat
dicapai melalui pelaksanaan yang tepat
oleh organisasi (Jatmiko, 2004:5).
Contoh Skripsi Public Administration: Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Penerimaan Retribusi Izin Mendidirikan Bangunan
Downloads PDF Version>>>>>>>Click Here
 |
Chapter I
|
Downloads
|
|
Chapter II
|
Downloads
|
|
Chapter III - V
|
Downloads
|
|
Reference
|
Downloads
|
|
Appendix
|
Downloads
|