Latest News

property syariah

property syariah

Contoh Skripsi Administrasi Perpajakan:Kontribusi Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Karo



BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Praktik Kerja Lapangan Mandiri Kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur merupakan cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kesejahteraan akan dicapai seiring tercapainya pembangunan yang merata baik di pusat maupun daerah. Wilayah NKRI yang cukup luas yang terdiri dari gugusan kepulauan yang dipisahkan oleh lautan mengakibatkan pembangunan di berbagai daerah tidak merata. Akibat tidak meratanya pembangunan di daerah, Pemerintah Pusat memberikan wewenang kepada masing-masing Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pembangunan  di daerahnya masing-masing  seiring diberlakukannya Otonomi Daerah pada tanggal 01 Januari 2001.

Pemerintah Daerah sebagai salah satu komponen Pemerintah Pusat secara  otomatis memiliki wewenang  dan tanggung jawab dalam mengisi kas  pemerintahannya melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh daerah  tersebut. Pada hakekatnya pembangunan yang  dilakukan oleh pemerintah  merupakan suatu proses perubahan yang terus menerus mengarah pada kemajuan  daerah. Pembangunan dilakukan secara sadar, terencana dan bertahap yang mana  dalam hal ini dibutuhkan segala potensi yang ada, baik itu sumber daya alam,  teknologi, finansial, manajemen maupun sumber daya manusia.
Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yaitu pelaksanaan pemanfaatan  sumber daya alam dan sumber daya lainnya menjadi kewenangan daerah. Dalam  hal ini daerah berhak mengatur rumah tangganya sendiri secara luas, nyata dan bertanggung jawab, termasuk mengenal penerimaan dan pengeluaran keuangan, perencanaan pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pelayanan, dan pelaksanaan pemerintahan dapat berialan dengan efektifdan efisien.
Dalam Undang-undang Nomor 32  Tahun 2004 Pasal 157 tentang  Pemerintahan  Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki sumber  Pendapatan Asli Daerah, berasal dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah,  hasil Perusahaan  Milik Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang  dipisahkan, dan lain-lain  Pendapatan Asli Daerah yang sah. Undang-undang  Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat  dan Daerah, menjelaskan bahwa  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (APBD) bersumber dari Dinas Pendapatan  Pengelolaan Keuangan dan Aset  Daerah Kabupaten Karo dan penerimaan berupa  Dana Perimbangan yang  bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).


Contoh Skripsi Administrasi Perpajakan:Kontribusi Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Karo
Downloads  Versi PDF >>>>>>>Klik Disini 

Bab I
Downloads
Bab II
 Downloads 
 Bab  III - V
 Downloads 
Daftar Pustaka
 Downloads 
Lampiran
Downloads 

Artikel terkait skripsi diantaranya : contoh proposal penelitian kualitatif, contoh proposal penelitian kuantitatif,contoh judul skripsi, contoh skripsi,contoh proposal,download skripsi, proposal skripsi, Kumpulan Contoh skripsi, contoh artikel, contoh makalah,proposal penelitian, karya tulis, judul seminar akuntansi, proposal tentang, beasiswa disertasi, laporan ta, tugas ta, tesis akuntansi keuangan, tesis kesehatan, proposal tesis akuntansi, contoh-contoh tesis, tesis gratis, tesis contoh, contoh bab 1 tugas akhir, kumpulan tugas akhir akuntansi, proposal pengajuan tugas akhir, contoh laporan tugas akhir akuntansi, judul tugas akhir jurusan akuntansi.